Dejurnal.com, Bandung – Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan Kabupaten Bandung meraih nilai tertinggi se Jawa Barat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI).
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Deputi BPKP Nomor PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Bandung memperoleh nilai SPIP sebesar 3,360 dan nilai MRI sebesar 3,191, yang keduanya berada pada Level 3 (Terdefinisi).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna bersyukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, nilai SPIP dan MRI Kabupaten Bandung menjadi yang tertinggi se-Jawa Barat. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja,” ujarnya.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu menjelaskan bahwa SPIP merupakan sistem pengendalian yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.
“SPIP bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan SPIP mencakup lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan, dan profesional.
Selain SPIP, penerapan Manajemen Risiko (MRI) juga dinilai krusial dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.
“Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal,” tambahnya.
Penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk mencegah kegagalan program, meminimalkan potensi kerugian negara atau daerah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.***di
