Ciamis, deJurnal,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menegaskan pentingnya pengawasan anggaran daerah agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, yang digelar di GOR Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Senin (2/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Heri menyerap langsung berbagai aspirasi warga sebagai bahan pengawasan dan masukan dalam proses perencanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Ia menilai, pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar anggaran tidak sekadar bersifat administratif, melainkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat hingga tingkat desa.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Jawa Barat, Heri Rafni Kotari menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan provinsi dengan kebutuhan masyarakat daerah, khususnya di Kabupaten Ciamis. Menurutnya, aspirasi warga harus menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan anggaran.
“Pengawasan APBD 2026 ini sangat strategis. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk warga Desa Mekarjaya,” ujar Heri.
Heri menuturkan, Fraksi Partai NasDem berkomitmen mendorong agar anggaran daerah berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Anggaran jangan hanya berhenti sebagai angka di atas kertas. Harus ada dampak nyata, baik untuk penguatan ekonomi warga, pembangunan infrastruktur pedesaan, maupun peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Pada sesi dialog, sejumlah tokoh masyarakat Desa Mekarjaya menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai mendesak.
Di antaranya perbaikan dan optimalisasi infrastruktur jalan desa untuk menunjang distribusi hasil pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan permodalan serta pelatihan bagi UMKM dan kelompok tani, hingga peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Heri memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa dan dikawal dalam pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ia berkomitmen memperjuangkannya melalui rapat komisi hingga forum paripurna agar mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Aspirasi ini adalah potret nyata kondisi di lapangan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mengawal dan memperjuangkannya agar masuk dalam kebijakan dan program pembangunan provinsi,” tandasnya.
Kegiatan reses dan pengawasan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Desa Mekarjaya, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda.
Acara berlangsung dalam suasana dialogis dan partisipatif, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat Kecamatan Baregbeg dan wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat. (Nay Sunarti)
