Dejurnal.com, SUKABUMI – Rencana pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) di Kabupaten Sukabumi mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat pendidikan. Pokja yang nantinya menjadi ujung tombak implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 itu dinilai harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan moralitas, bukan sekadar berdasarkan kedekatan maupun loyalitas kepada pihak tertentu.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi (POPDIKSI), Ujang Suherman, S.Pd., saat diwawancarai di Sekretariat POPDIKSI Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/6/2026).
Menurut Ujang, keberhasilan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tidak akan ditentukan oleh banyaknya regulasi yang dibuat, melainkan oleh kualitas orang-orang yang diberi amanah menjalankannya. Karena itu, proses pembentukan Pokja BSAN harus dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan peserta didik.
“Budaya Sekolah Aman dan Nyaman ditentukan kualitas pokja, bukan kedekatan dan loyalitas. Jangan sampai pokja yang dibentuk hanya menjadi formalitas administratif atau wadah bagi orang-orang yang dipilih karena faktor kedekatan. Yang dibutuhkan adalah individu yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan keberanian untuk memperjuangkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik,” tegasnya.
Ia menilai amanat Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kewajiban membentuk tim atau memenuhi kebutuhan administrasi. Regulasi tersebut, kata dia, lahir untuk menjawab berbagai persoalan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari perundungan, kekerasan, diskriminasi, hingga persoalan keamanan dan kenyamanan belajar peserta didik.
Karena itu, anggota Pokja BSAN harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai perlindungan anak, pendidikan karakter, pencegahan kekerasan, penyelesaian konflik, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Jika yang diprioritaskan hanya loyalitas, maka yang muncul adalah budaya sungkan untuk mengkritik dan enggan melakukan evaluasi. Padahal Pokja BSAN membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan fakta, berani melakukan perbaikan, dan berani berpihak pada kepentingan peserta didik ketika menemukan persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ujang juga mengingatkan bahwa kualitas moral anggota pokja sama pentingnya dengan kompetensi. Menurutnya, sulit membangun budaya sekolah yang sehat apabila penggeraknya tidak mampu menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan etika.
“Moralitas tidak bisa dipisahkan dari tugas pokja. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang budaya aman dan nyaman jika orang yang mengawalnya tidak menunjukkan integritas dan keteladanan. Peserta didik membutuhkan contoh nyata, bukan sekadar slogan atau program di atas kertas,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap proses pembentukan Pokja BSAN dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, termasuk unsur orang tua peserta didik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan.
POPDIKSI menilai bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan agenda penting yang tidak boleh gagal hanya karena kesalahan dalam menentukan personel. Sebab, keberadaan pokja akan sangat menentukan arah pelaksanaan program di sekolah-sekolah.
“Jangan sampai semangat besar yang diamanatkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 justru melemah karena orang yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya. Pokja BSAN harus menjadi ruang bagi orang-orang terbaik yang memiliki komitmen terhadap dunia pendidikan dan perlindungan peserta didik,” tegasnya.
Di akhir wawancara, Ujang mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, hingga masyarakat untuk menjadikan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
“Ketika kompetensi, integritas, dan moralitas menjadi dasar dalam pembentukan Pokja BSAN, maka peluang terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat akan semakin besar. Namun jika yang dikedepankan hanya kedekatan dan loyalitas, maka tujuan mulia tersebut berisiko tidak tercapai secara optimal,” pungkasnya.***Aldy
