Dejurnal.com, Bandung – Provinsi Jawa Barat diwacanakan berganti nama menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Provinsi Sunda. Usulan yang didorong oleh tokoh kebudayaan dan akademisi ini telah disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat untuk dilanjutkan ke tahap legislasi dan penyusunan naskah akademik.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Najib disela Pelantikan Relawan dan Rakerda DPD PAN Se Kabupaten Bandung yang digelar di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 7 Juli 2026.
Menanggapi aspirasi masyarakat terkait wacana pergantian nama suatu wilayah, Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratullah menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan didengarkan.
Kepada pihak yang tidak setuju dengan nama yang ada unsur Sunda-nya, menurut Ahmad Najib, masyarakat berhak menyampaikan pendapat, sementara legislatif memiliki tugas untuk menampung dan mengkaji setiap masukan yang berkembang.
Ia menjelaskan, perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Sunda tidak lagi hanya dipahami sebagai identitas etnis. Sunda merupakan identitas budaya yang terbuka, mencerminkan nilai, tradisi, dan kebersamaan yang dapat diterima serta dijalankan oleh siapa pun, tanpa memandang latar belakang etnis.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan nama itu, itu tadi, walaupun saya pesan bercanda, tapi ini harus direnungi oleh kita semua. Yang pemilik rumah mengganti nama, masa enggak? Kayaknya nggak ada,” katanya.
Ahmad Najib juga menyampaikan bahwa, kalau perubahan itu menjadi Pakuan Pajajaran, juga memiliki dasar sejarah dan dapat dilihat dalam berbagai referensi. “Karena itu, Sunda tidak lagi hanya dipahami sebagai identitas etnis. Sunda adalah sebuah kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan peradaban,” kata Anggota DPR RI yang juga budayawan ini.*** Sopandi
