Dejurnal.com, Garut — Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut pada Rabu, 30 September 2026. Kunjungan tersebut akan diisi dengan sejumlah agenda, termasuk peresmian sebuah bangunan hasil dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) serta pertemuan dengan tokoh adat dan aktivis lingkungan dari sejumlah daerah di Jawa Barat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, S.T., M.T., saat ditemui dejurnal.com, Kamis (24/9/2026), membenarkan adanya rencana kedatangan Menteri Lingkungan Hidup ke Kabupaten Garut.
Menurut Jujun, seluruh rangkaian kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan agenda yang dikoordinasikan oleh pihak kementerian. Pemerintah Kabupaten Garut, melalui DLH, lebih berperan dalam memberikan fasilitasi terhadap kebutuhan kegiatan selama pelaksanaan kunjungan.
“Memang semua kepanitiaannya dari kementerian. Jadi pada tanggal 30 Pak Menteri mau hadir ke Garut dengan dua tujuan,” ujar Jujun.
Ia menjelaskan, agenda pertama dijadwalkan berlangsung pada pagi hari, yakni peresmian bangunan yang dibangun melalui dukungan CSR Yayasan Bina Bangsa (YBB). Jujun meluruskan bahwa objek yang akan diresmikan bukanlah peresmian SD Sukanegla secara keseluruhan, melainkan bangunan yang dibangun melalui program CSR tersebut.
“Yang pertama diresmikan bangunan yang CSR dari YBB. Jadi bukan SD Sukanegla-nya yang dimaksud, tetapi bangunan hasil CSR tersebut,” jelasnya.
Setelah agenda pertama selesai, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan melanjutkan kegiatan pada sekitar pukul 13.00 WIB di Pendopo Garut.
Agenda Dipadatkan Menjadi Satu Hari
Jujun mengungkapkan, sebelumnya kunjungan Menteri Lingkungan Hidup direncanakan berlangsung selama dua hari, yakni pada 29 dan 30 September 2026. Namun, dalam perkembangan persiapan, seluruh agenda akhirnya dipadatkan dan dijadwalkan berlangsung pada 30 September.
“Iya, tadinya dua hari, tanggal 29 dan 30. Ternyata dipadatkan menjadi tanggal 30,” katanya.
Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah kini tinggal mempersiapkan sejumlah kebutuhan fasilitasi yang berkaitan dengan lokasi dan pelaksanaan kegiatan di Garut.
Jujun menegaskan bahwa susunan acara atau rundown kegiatan sepenuhnya berada di bawah koordinasi panitia dari kementerian.
“Rundown acaranya, panitianya semuanya di kementerian. Kita hanya memfasilitasi, termasuk tempat dan kebutuhan yang berkaitan dengan daerah,” ungkapnya.
Bakal Bertemu Tokoh Adat dan Aktivis Lingkungan
Selain agenda peresmian bangunan CSR, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Garut juga dijadwalkan menjadi momentum silaturahmi dengan tokoh adat dan aktivis lingkungan dari Jawa Barat.
Jujun menyebutkan, tidak seluruh daerah di Jawa Barat terlibat dalam pertemuan tersebut. Peserta yang diundang berasal dari sekitar 15 kabupaten dan berada dalam satu paguyuban.
“Pak Menteri ingin bertemu dengan tokoh-tokoh adat se-Jawa Barat dan aktivis lingkungan di Jawa Barat. Tapi tidak semua daerah, hanya sekitar 15 kabupaten yang terafiliasi dalam satu paguyuban,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen masyarakat yang selama ini memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan dan budaya di Jawa Barat.
Meski demikian, Jujun mengaku belum mengetahui secara pasti arah maupun tujuan khusus dari pertemuan tersebut. Ia menilai, agenda tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari silaturahmi Menteri Lingkungan Hidup dengan tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan.
“Saya juga tidak tahu arah dan tujuannya secara khusus. Mungkin Pak Menteri ingin bersilaturahmi saja,” katanya.
DLH Garut Fokus pada Fasilitasi
Terkait persiapan kunjungan tersebut, Jujun menegaskan bahwa DLH Kabupaten Garut tidak menjadi penyelenggara utama. Peran pemerintah daerah lebih diarahkan pada fasilitasi agar agenda yang telah disusun oleh kementerian dapat berjalan dengan baik.
Karena itu, pihaknya tidak terlalu masuk ke dalam substansi agenda kementerian, termasuk mengenai materi pembicaraan yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh adat maupun aktivis lingkungan.
Bagi Jujun, yang terpenting adalah memastikan seluruh kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat dipersiapkan sehingga kunjungan tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar.
“Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita hanya memfasilitasi apa yang memang menjadi kebutuhan untuk kegiatan tersebut,” tuturnya.
Kedatangan Pejabat Pusat Dinilai Bukan Hal Luar Biasa
Jujun juga menanggapi kedatangan sejumlah pejabat pemerintah pusat ke Kabupaten Garut yang dalam beberapa waktu terakhir cukup sering terjadi.
Menurutnya, kehadiran pejabat kementerian di Garut bukan sesuatu yang perlu dipandang secara berlebihan. Ia menyebut sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah pusat juga telah melakukan kunjungan ke Garut untuk berbagai agenda.
“Kalau bagi saya, kedatangan tamu seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa. Bulan Mei juga ada yang datang. Kemudian Wamenkes dan Kemenkes juga pernah datang, Wakil Menteri Dalam Negeri juga datang, dan Menteri Lingkungan Hidup juga datang,” ungkapnya.
Ia menilai, kunjungan pejabat pusat ke daerah merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Meski demikian, Jujun berharap kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Garut nantinya dapat memberikan manfaat, khususnya dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, tokoh adat, dan aktivis lingkungan di Jawa Barat.
Dengan agenda yang melibatkan berbagai unsur tersebut, kunjungan pada 30 September 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergi dalam persoalan lingkungan hidup serta pelestarian nilai-nilai budaya di Jawa Barat.***Willy/Deri Acong
