deJurnal.com. CIAMIS. Penerapan sistem digital dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ciamis bukan sekadar perubahan cara masyarakat memberikan suara.
Di balik penggunaan teknologi tersebut, netralitas penyelenggara, kesiapan petugas, dan kepercayaan masyarakat menjadi hal yang tidak kalah penting.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengingatkan seluruh panitia agar tidak terlibat dalam keberpihakan kepada calon kepala desa mana pun.
Ia meminta penyelenggara menjaga profesionalitas dan memastikan setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Pesan itu disampaikan bupati saat menghadiri Sosialisasi Pilkades Digital Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat di Gedung KH Irfan Hielmy, Islamic Centre Ciamis, Rabu (18/11/2026).
Pilkades serentak berbasis digital di Ciamis dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026. Sebanyak 40 desa akan mengikuti pelaksanaan pemilihan dengan dukungan 176 tempat pemungutan suara (TPS).
Bagi Ciamis, penerapan sistem digital ini menjadi pengalaman baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Karena itu, Bupati Herdiat meminta seluruh panitia, operator, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) benar-benar memahami mekanisme pelaksanaan sebelum hari pemungutan suara.
Menurutnya, penggunaan teknologi diharapkan membuat proses pemilihan lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan metode konvensional.
“Digitalisasi ini mempermudah, mempercepat, juga lebih murah dan efisien dibandingkan dengan cara-cara lama. Mudah-mudahan waktu pemilihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.
Namun, kemudahan teknologi harus diikuti kesiapan sumber daya manusia. Bupati Herdiat meminta operator dan panitia tidak hanya memahami sistem yang digunakan, tetapi juga mampu membimbing masyarakat yang belum terbiasa dengan mekanisme pemungutan suara digital.
Ia tidak ingin perubahan sistem justru menjadi kendala bagi warga dalam menggunakan hak pilihnya.
Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara aktif dan merata. Petugas diminta memberikan penjelasan yang mudah dipahami agar pemilih tidak kebingungan ketika datang ke TPS.
Bupati Herdiat menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkades serentak tersebut mencapai 80 persen dari seluruh warga yang memiliki hak suara.
Selain kesiapan teknis, persoalan netralitas menjadi perhatian khusus. Bupati Herdiat menegaskan, panitia harus mampu memisahkan pilihan politik pribadi dengan tanggung jawab sebagai penyelenggara.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, tidak boleh ada tindakan yang menunjukkan keberpihakan, terlebih dari mereka yang diberi tanggung jawab mengawal jalannya pemilihan.
“Berbeda pilihan boleh, tetapi yang paling utama adalah keamanan dan ketertiban. Panitia harus netral dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Ia juga meminta pengawasan dilakukan secara serius dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Petugas keamanan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) diharapkan turut membantu menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Lebih lanjut Bupati Herdiat mengingatkan agar seluruh pihak tidak bersikap pasif menunggu persoalan muncul. Antisipasi dan koordinasi harus dibangun sejak awal supaya potensi gangguan selama tahapan Pilkades dapat ditangani dengan baik.
“Kita semua harus lebih proaktif dan membantu masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif,” katanya.
Pemilihan pada Minggu, 13 Desember 2026, juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kesempatan masyarakat yang bekerja di luar daerah untuk pulang ke kampung halaman.
Dengan pelaksanaan pada hari libur, warga diharapkan memiliki waktu lebih leluasa untuk menggunakan hak pilihnya.
Bupati Herdiat turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD, yang telah memberikan pendampingan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkades digital di Ciamis.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat enam kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkades berbasis digital.
Keenam daerah tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Sumedang, Cianjur, Karawang, Subang, dan Ciamis.
Lisa menjelaskan, penerapan sistem digital merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Selama ini, metode konvensional membutuhkan anggaran cukup besar, terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana serta proses pemungutan suara yang relatif panjang.
Melalui digitalisasi, proses pemilihan diharapkan berlangsung lebih cepat dan efisien. Namun, perubahan mekanisme tersebut tetap membutuhkan kesiapan penyelenggara agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai rencana.
Dengan 40 desa dan 176 TPS yang disiapkan, Pilkades digital pada 13 Desember mendatang menjadi ujian tersendiri bagi Kabupaten Ciamis.
Bukan hanya soal keberhasilan menerapkan teknologi, tetapi juga bagaimana memastikan proses demokrasi di tingkat desa berlangsung jujur, tertib, dan tanpa keberpihakan.
Sebab, teknologi boleh berubah, tetapi netralitas dan kepercayaan masyarakat tetap menjadi fondasi utama sebuah pemilihan. (Nay Sunarti)
















