Dejurnal.com, Garut – Habib Basim Alhabsyi melakukan aksi walk out pada saat audiensi Aliansi Umat Islam dengan Pemerintah Kabupaten Garut di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (14/3/2024). Aksi walk out Habib Basim Alhabsyi dipicu atas kekecewaannya kepada Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memotong apa yang sedang disampaikan terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan situasi yang dianggap menyudutkan Aliansi Umat Islam Garut.
Dalam video yang diunggah di media sosialnya Habib Basim Alhabsyi menyampaikan rasa kecewanya secara terbuka.
Menurutnya, ia merasa haknya untuk berbicara tidak dihargai saat baru beberapa menit berbicara, ucapannya langsung dipotong. Habib menuturkan bahwa ia ingin menyampaikan subtansi yang terkandung dalam pembicaraannya, namun ia merasa suaranya tidak didengar dengan baik.
“Saya ikhlas, meskipun saya harus keluar dari audiensi ini karena Bupati Garut punya kepentingan lain,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Habib Basim Alhabsyi mengungkapkan kekecewaannya terkait dengan surat edaran maklumat bulan suci Ramadan yang dikeluarkan oleh Forkopinda. Salah satu poin dalam maklumat tersebut mengatur bahwa warung tidak boleh buka lebih dari jam 4 sore atau sebelum jam 4 sore, dan bagi mereka yang ingin membeli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
Baca juga :
Isi Maklumat Ramadan, Dibalik Aksi Razia Warung di Garut Berujung Ricuh lalu Viral
Ketegangan Sempat Mewarnai Audiensi Aliansi Umat Islam Bersama Pemkab Garut di Gedung DPRD
Namun, fakta yang terjadi di lapangan, seperti yang terekam dalam video viral, menunjukkan pelanggaran terhadap maklumat tersebut, yaitu adanya warung yang masih beroperasi pada jam 14.30, yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Habib juga menyoroti tindakan Wakil Bupati Garut, Ibu Putri Karlina. Dalam konten videonya, Ibu Putri terlihat mengunjungi warung yang melanggar aturan, namun bukannya memberikan teguran atau sanksi sesuai dengan maklumat Ramadan, ia justru tampak meminta maaf tanpa ada tindakan tegas.
“Apa maksud dari ini semua? Bukankah ini justru menunjukkan ketidaktegasan dalam menjalankan peraturan yang telah dibuat?” tandas Habib dengan nada kecewa.
Kekecewaan semakin memuncak karena menurut Habib, maklumat yang dikeluarkan Forkopinda Garut selama bulan suci Ramadan belum maksimal dalam implementasinya. Ia menilai maklumat tersebut belum semaksimal karena pada kenyataannya, banyak pihak yang melanggar tanpa ada sanksi yang jelas.
“Apa gunanya kesepakatan bersama jika di lapangan tidak ada tindakan nyata? Ini justru semakin menyalahkan masyarakat yang mencoba menertibkan diri untuk memuliakan bulan suci Ramadan,” ujarnya dengan tegas.
Bagi Habib Basim Alhabsyi, peraturan tersebut seharusnya menjadi pedoman yang dihormati oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan. “Kita ingin menghormati bulan Ramadan, tetapi jika peraturan yang ada tidak dijalankan dengan konsisten,” tegas Habib.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan yang ada dengan realitas di lapangan yang semakin meresahkan.
Audiensi yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk mencari solusi dan klarifikasi atas masalah tersebut justru berakhir dengan ketegangan. Aliansi Umat Islam Garut, bersama dengan Habib Basim Alhabsyi, menuntut agar pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan peraturan dan memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat yang ingin menjaga kesucian bulan Ramadan.
