Dejurnal.com , Garut — GOR Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, menjadi saksi nyata upaya memperkuat jembatan antara rakyat dan wakilnya. Pada Senin, 7 Juli 2025, Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 untuk Daerah Pemilihan I.
Dengan penuh rasa syukur, Yudha mengapresiasi dukungan Pemerintah Desa Langensari yang telah memfasilitasi kegiatan reses tersebut. “Alhamdulillah, saya bisa kembali menyapa warga secara langsung di Desa Langensari yang dipimpin oleh Bapak Uus Sudahman. Ini bentuk nyata komitmen kami dalam menyerap aspirasi rakyat,” ujarnya.
Acara ini mendapat perhatian serius dari berbagai elemen pemerintah daerah. Terlihat hadir perwakilan dari sejumlah SKPD, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Kesehatan, hingga perwakilan Dinas Sosial dan PUPR. Kehadiran mereka membuka ruang diskusi yang langsung, konkret, dan produktif dengan masyarakat.
Sekitar 100 warga dari berbagai kampung seperti Tegalega, Tegalsari, Pasir Domas, Cipanas, Amerta, dan Pangkalan hadir sebagai perwakilan RT, RW, kader, dan struktur PDI Perjuangan. Mereka membawa berbagai keluhan dan harapan yang mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.
Beberapa aspirasi menonjol datang dari berbagai RW. Dari RW 04, warga mengusulkan penguatan layanan posyandu serta program makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil. RW 03 Kampung Pepabri menyuarakan kebutuhan lahan pemakaman dan penataan lingkungan guna mengantisipasi banjir. Sementara RW 10 Kampung Pangkalan meminta dukungan terhadap pelestarian budaya melalui paguron pencak silat. Tidak kalah penting, isu krisis air bersih di RW 06 dan RW 07 juga menjadi perhatian besar.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Yudha dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme penganggaran daerah.
“Tentu semua aspirasi ini tidak akan berhenti di sini. Akan kami kawal agar dapat diakomodasi dalam APBD Garut tahun anggaran mendatang,” tegasnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas isu krusial lain, yakni pengusulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pun turut memberi penjelasan langsung kepada warga, memastikan transparansi dan akses informasi yang merata.
Yudha menutup sesi dengan pernyataan reflektif tentang pentingnya reses dalam kehidupan demokrasi.
“Reses bukan sekadar kewajiban, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mendekatkan keputusan publik dengan kebutuhan riil rakyat. Politik harus hadir dalam keseharian masyarakat, bukan hanya saat pemilu,” pungkasnya.
Dengan mendengarkan langsung dari akar rumput, Yudha Puja Turnawan terus menegaskan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Reses bukan hanya seremonial, tetapi momentum memperjuangkan keadilan sosial dari suara-suara yang seringkali tak terdengar.**Willy
