Dejurnal.com, Garut – DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Garut menggelar jumpa pers pasca fraksinya lakukan walk out di Sidang Paripurna DPRD Garut.
Pemicu aksi walk out fraksi PDIP di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten karena tidak diizinkan membacakan pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pimpinan sidang secara sepihak memutuskan bahwa pandangan fraksi cukup diserahkan secara simbolis tanpa perlu dibacakan dalam forum resmi paripurna. Ia menyebut langkah tersebut bukan hanya menyalahi prosedur, tetapi juga memangkas hak konstitusional fraksi,” tandas Ketua DPC PDIP Garut, Yudha Puja Turnawan kepada wartawan di Kantor DPC PDIP Garut, Senin (17/11/2025).
Dengan penuh rasa kecewa, Yudha menilai keputusan pimpinan sidang telah merusak marwah demokrasi lokal.
“Saya sangat kecewa. Ini bukan persoalan teknis, tetapi persoalan prinsip. Pandangan umum fraksi adalah amanat rakyat yang harus didengar dalam forum terbuka. Pimpinan sidang telah mengabaikan esensi itu,” tegasnya.
Yudha menjelaskan, penyusunan pandangan umum fraksi bukan pekerjaan instan. Fraksi PDIP selama berbulan-bulan melakukan kunjungan lapangan, menyerap aspirasi masyarakat, mendiskusikan bersama SKPD, hingga menyusun analisis kritis terhadap rancangan APBD.
“Semua proses panjang itu harus dipertanggungjawabkan di depan publik. Rakyat berhak mendengar bagaimana kami mengkritisi, mengawasi, dan memberi masukan terhadap kebijakan anggaran 2026,” ujarnya.
Ia menilai, ketika pembacaan pandangan fraksi ditiadakan, maka kerja-kerja politik yang seharusnya transparan justru diringkas menjadi sekadar dokumen simbolik yang tidak diketahui masyarakat.
Yudha mempertanyakan alasan pimpinan sidang yang menyatakan adanya “kesepakatan” untuk tidak membacakan pandangan fraksi. Menurutnya, kesepakatan apa pun tidak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan prosedur yang berkaitan dengan hak fraksi.
“Ini jelas diskriminasi. Fraksi kami dibatasi ruang bicaranya tanpa alasan yang jelas. Ada apa sebenarnya? Mengapa mekanisme sidang tiba-tiba diubah sepihak?” kata Yudha dengan nada heran.
Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya menjadi lembaga yang menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas. Sidang paripurna, lanjutnya, bukan tempat untuk membatasi pandangan politik fraksi, melainkan forum tertinggi tempat aspirasi rakyat disuarakan.
Sebagai bentuk protes, DPC dan Fraksi PDI Perjuangan akan melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPRD Garut. Surat tersebut berisi pernyataan keberatan sekaligus permintaan klarifikasi mengenai perubahan mendadak mekanisme sidang.
“Kami akan ajukan surat keberatan secara tegas. Tidak boleh ada pembungkaman terselubung. Demokrasi tidak boleh dibonsai hanya karena alasan politik tertentu,” ujar Yudha.
Bagi Yudha, persoalan ini bukan hanya menyangkut PDIP, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi di Kabupaten Garut. Ketika pandangan fraksi tidak diberi ruang untuk dibacakan, publik kehilangan kesempatan untuk mengetahui bagaimana legislator menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait anggaran daerah.
“Kalau pandangan umum fraksi saja tidak boleh dibacakan, lalu di mana akuntabilitas DPRD? Bagaimana rakyat bisa tahu proses dan sikap partai terhadap APBD 2026? Ini preseden buruk bagi demokrasi,” katanya.
Yudha berharap pimpinan DPRD dapat bersikap arif, mengembalikan mekanisme sidang sebagaimana mestinya, serta memastikan bahwa semua fraksi memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pandangannya.***Willy
