Dejurnal.com, Bandung – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kecamatan Margahayu Tahun 2027 digelar di Aula Kecamatan Margahayu, Jalan Sukamenak Margahayu, Kabupaten Bandung, Selasa (10/2/2026).
Pembukaan Musrenbang dengan tema ” Peningkatan Daya Saing Daerah Yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh 8 anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Dapil 2, Hj. Aas Aisyah dari Fraksi NasDem, Ir. Aep Dedi dari Fraksi Gerindra, Angie Natesha Goenadi Go dari Fraksi PDI P Anton Ahmad Fauzi dari Fraksi Demokrat, H. Dadang Suryana dari Fraksi PKS, Iyep Jamaludin dari Fraksi Golkar, Krisna Alamsyah dari Fraksi PKB, dan Tedi Supriadi dari Fraksi PAN.
Musrenbang dihadiri juga oleh Kepala Desa Margahayu Tengah, Margahayu Selatan, Sayati, Sukamenak, dan Lurah Kelurahan Sulaima, para Katua BPD, dan unsur yang lainnya.
Camat Margahayu menyampaikan, bahwa Kecamatan Margahayu merupakan salah satu wilayah terkecil di Kabupaten Bandung, membawahi 4 desa dan 1 kelurahan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bandung, sebelah barat dengan Kecamatan Margaasih, sebelah selatan dengan Kecamatan Katapang, dan sebelah timur dengan Kecamatan Dayeuhkolot.
Tati Suharyati juga menyampaikan berbagai permasalahan di Kecamatan Margahayu, selain padatnya penduduk, kemacetan, masalah sampah, dan angka stunting yang tinggi perlu penanganan yang serius.
Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung, yang juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Hilman Kadar menyampaikan bahwa tujuan utama Musrenbang tingkat kecamatan adalah untuk mensinergikan, membahas, dan menyepakati prioritas usulan pembangunan dari desa/kelurahan yang menjadi skala pelayanan kecamatan.
Mewakili anggota DPRD, Angie Natesha Goenadi menyampaikan pokok pikiran anggota DPRD yang dalam Musrenbang, kehadiran anggota DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal proses perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan program pembangunan yang diusulkan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
Anggi berharap, usulan dari desa dan kelurahan mengutamakan skala prioritas dan tidak ada yang tumbang tindih, karena ini menyangkut anggaran. Selain itu, secara khusus pihak DPRD meminta pihak kecamatan dan para kepala desa untuk memperhatikan masalh lingkungan, sampah, kebencanaan, TPA, stunting.* Sopandi
