Dejurnal.com, Garut – Himpunan Mahasiswa (HIMA) Persis Kabupaten Garut menggelar Grand Launching Musyawarah Daerah (Musda) XIII yang dirangkaikan dengan Seminar Literasi Keuangan Syariah dan Table Manner bertajuk “Refining Adab, Expanding Vision: Think Locally, Act Globally, Stand Spiritually” di Favehotel Garut, Sabtu (30/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Garut Dr.Ir.H.Abdusy Syakur Amin,M.Eng.,IPU,Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PAN Muhammad Hoerudin Amin,S.Ag.,M.H, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut Drs.H.Nurrodhin,M.Si, serta jajaran pengurus dan anggota HIMA Persis Kabupaten Garut.
Acara ini menjadi momentum penting bagi kader-kader muda Persis untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, memperluas wawasan global, memperkuat adab dan spiritualitas, serta memperdalam pemahaman mengenai literasi keuangan syariah yang semakin relevan di tengah perkembangan ekonomi modern.
Usai kegiatan, Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PAN Muhammad Hoerudin Amin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Musda XIII HIMA Persis Garut. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan sarana pendidikan yang sangat baik bagi generasi muda dalam mempelajari proses organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan karakter.
“Kami sangat mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh HIMA Persis ini. Musyawarah daerah bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan semata, tetapi juga menjadi proses pembelajaran bagi generasi muda tentang bagaimana berorganisasi secara baik, menjalankan regenerasi kepemimpinan secara elegan, demokratis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui organisasi, para mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, manajemen konflik, hingga kecerdasan emosional yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
“Melalui organisasi mereka belajar mengasah kecerdasan emosional, belajar mengambil keputusan, belajar bertanggung jawab, dan membangun jejaring. Ini merupakan modal penting agar mereka menjadi generasi yang sukses dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas pentingnya pembangunan karakter generasi muda, Muhammad Hoerudin Amin juga menyoroti persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Garut.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat Garut yang hingga saat ini masih berada di bawah target nasional.
Menurutnya, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut saat ini masih berada di angka sekitar delapan tahun, sementara target pemerintah minimal sembilan tahun. Kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
“Data ini sangat memprihatinkan. Artinya masih banyak anak-anak kita yang hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai kelas VIII SMP. Setelah itu mereka tidak melanjutkan sekolah karena berbagai faktor,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama tingginya angka putus sekolah adalah keterbatasan akses pendidikan. Banyak siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP maupun SMA sehingga akhirnya memilih berhenti sekolah.
Selain faktor geografis, rendahnya budaya pendidikan di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dirinya terus mendorong optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) agar semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan bantuan pendidikan.
“Kami berupaya memperbesar kuota PIP untuk Kabupaten Garut. Bantuan ini harus diterima secara utuh oleh siswa tanpa ada potongan apa pun. Harapannya bantuan tersebut dapat menjadi stimulus agar anak-anak semakin semangat belajar dan orang tua semakin termotivasi menyekolahkan anaknya,” tegasnya.
Tidak hanya soal akses pendidikan, Hoerudin juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah yang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 800 sekolah di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan rehabilitasi.
Bahkan, pada musim hujan lalu tercatat sedikitnya 17 bangunan sekolah mengalami kerusakan hingga ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak layak digunakan.
“Banyak sekolah yang dibangun sejak era pembangunan sekolah dasar Inpres puluhan tahun lalu dan belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan peserta didik maupun tenaga pendidik,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga harus didukung sarana dan prasarana yang layak serta aman bagi proses belajar mengajar.
Ia berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.
“Kalau kita bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, posisi IPM Kabupaten Garut masih berada di peringkat bawah di tingkat Jawa Barat. Salah satu penyebabnya adalah tingginya angka putus sekolah dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Hoerudin juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia meminta agar kondisi riil sekolah dilaporkan apa adanya tanpa manipulasi data demi memperoleh akreditasi yang baik.
Menurutnya, selama ini terdapat sekolah yang melaporkan kondisi baik dalam data administrasi, padahal kenyataannya mengalami kerusakan berat dan kekurangan fasilitas dasar seperti perpustakaan, ruang guru, sanitasi, hingga ruang UKS.
“Saya berharap kepala sekolah tidak ditekan untuk membuat laporan yang tidak sesuai fakta. Biarkan data menunjukkan kondisi sebenarnya. Jika sekolah rusak berat, tidak memiliki WC, perpustakaan atau fasilitas lainnya, laporkan apa adanya karena pemerintah pusat menggunakan data Dapodik sebagai dasar penyaluran bantuan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan program rehabilitasi puluhan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, validitas data menjadi sangat penting agar bantuan dapat tepat sasaran.
Menutup keterangannya, Hoerudin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi kemahasiswaan, serta para pemangku kebijakan dapat bersinergi untuk menekan angka putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi generasi masa depan Kabupaten Garut.
“Anak-anak Garut harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Garut menuju masa depan yang lebih maju,” pungkasnya.***Willy
