Dejurnal.com,- CIAMIS. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggandeng DPR RI untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai akuntabilitas keuangan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Ekonomi Daerah di Gedung KH Irfan Hielmy, Kompleks Islamic Center Ciamis, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Shohibul Imam, S.E., M.Ak., CA., CPA., sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Fransiskus Heriyanto Harum, S.Sos., M.Tr.A.P., mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.
Menurut Fransiskus, penguatan UMKM perlu dibarengi pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara maupun daerah secara tertib dan bertanggung jawab.
Dengan tata kelola yang baik, anggaran diharapkan dapat mendukung pembangunan serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.
Fransiskus juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ciamis beserta seluruh unsur yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Shohibul Imam Dorong Pengembangan Potensi UMKM
Sementara itu, Shohibul Imam mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjaga tata kelola pemerintahan dan mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.
Ia menilai produk UMKM Ciamis, termasuk kopi, memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Untuk memperluas pasar, pelaku usaha membutuhkan dukungan dalam peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan strategi pemasaran.
Sinergi dengan lembaga keuangan serta pemangku kepentingan terkait juga diperlukan agar UMKM dapat memperoleh dukungan sesuai kebutuhan usahanya.
Selain membahas penguatan ekonomi daerah, Shohibul mengingatkan pentingnya sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat. Edukasi dan pencegahan secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko praktik tersebut.
Ia juga menyinggung Danantara dalam konteks agenda ekonomi nasional dan potensi dukungannya terhadap pembiayaan pembangunan.
Herdiat Soroti Keterbatasan Anggaran Daerah
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal akibat pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut berdampak terhadap ruang gerak pembangunan sehingga pemerintah perlu lebih cermat menentukan prioritas program.
Meski demikian, Herdiat menegaskan bahwa pembangunan harus tetap berjalan melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Ciamis, menurut Herdiat, telah mengalokasikan anggaran Rp500 juta untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam aspek pemasaran produk.
Namun, pengembangan pasar masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kesiapan kemasan atau packaging produk. Karena itu, pelatihan dan pendampingan diperlukan agar produk lokal memiliki daya saing dan mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.
Herdiat turut menyoroti kopi Ciamis yang telah menembus pasar mancanegara sebagai salah satu potensi lokal yang perlu terus dikembangkan.
Akuntabilitas Keuangan untuk Mendukung Ekonomi Daerah
Sosialisasi BPK RI bersama DPR RI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara tata kelola keuangan yang baik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Prinsip tersebut penting agar pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat
Di Kabupaten Ciamis, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Dukungan terhadap kualitas produk, kemasan, akses pembiayaan, dan pemasaran diharapkan dapat memperluas peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, ASN, TNI, Polri, pelaku UMKM, serta peserta dari berbagai kalangan. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dan penyerahan cinderamata kepada pihak terkait. (Nay Sunarti)
