Penulis : Deri Acong
dejurnal.com, Pembangunan perumahan subsidi tidak hanya sebatas menyediakan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang atau developer juga memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), yang dikenal masyarakat sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan. Sebab, masyarakat yang membeli rumah subsidi bukan hanya berhak mendapatkan bangunan tempat tinggal, tetapi juga berhak memperoleh lingkungan perumahan yang layak, aman, sehat, dan didukung fasilitas penunjang yang memadai.
Karena itu, developer tidak bisa hanya berorientasi pada penjualan unit rumah, sementara pembangunan fasilitas lingkungan justru diabaikan atau dibebankan kepada penghuni perumahan.
Secara hukum, kewajiban penyediaan PSU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dalam ketentuan tersebut, pembangunan perumahan harus dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Fasilitas tersebut meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, penerangan jalan, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, serta fasilitas penunjang lainnya sesuai site plan yang telah disetujui.
Dengan demikian, kewajiban developer bukan hanya membangun rumah kemudian menyerahkannya kepada konsumen. Pengembang juga harus memastikan fasilitas lingkungan yang menjadi bagian dari perencanaan perumahan dibangun dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Developer Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
Persoalan sering muncul ketika perumahan sudah dihuni masyarakat, tetapi kondisi jalan lingkungan rusak, drainase tidak memadai, penerangan jalan belum tersedia, bahkan sejumlah fasilitas yang dijanjikan belum terealisasi.
Dalam kondisi seperti ini, warga tidak seharusnya langsung dibebani kewajiban mengeluarkan biaya untuk memenuhi fasilitas yang masih menjadi tanggung jawab pengembang.
Pengembang harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, termasuk menyelesaikan pembangunan PSU dan menjalankan proses penyerahan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan.
Penyerahan PSU kepada pemerintah daerah juga tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pernyataan sepihak developer. Harus ada proses pemeriksaan, verifikasi, dan berita acara serah terima sesuai prosedur.
Hal tersebut kini diperkuat melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Setelah PSU diserahkan secara resmi dan diterima pemerintah daerah, pengelolaan serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, terdapat batas tanggung jawab yang jelas. Sebelum PSU diserahkan secara resmi, pengembang tidak boleh begitu saja melepaskan kewajibannya. Sementara setelah proses serah terima selesai, pemerintah daerah berkewajiban mengelola fasilitas tersebut sesuai kewenangannya.
Pemda Harus Turun Tangan dan Melakukan Pengawasan
Pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman harus mengambil peran aktif dalam mengawasi kewajiban developer.
Pemeriksaan terhadap kondisi perumahan perlu dilakukan, terutama menyangkut kelengkapan PSU, kesesuaian pembangunan dengan site plan, serta status penyerahan fasilitas kepada pemerintah daerah.
Jangan sampai perumahan subsidi sudah dipenuhi penghuni, tetapi persoalan fasilitas lingkungan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan tanggung jawab.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan tidak ada developer yang mengabaikan kewajibannya setelah seluruh unit rumah terjual kepada masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah harus menindaklanjutinya melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan sesuai kewenangannya.
Jangan Korbankan Hak Masyarakat
Masyarakat membeli rumah subsidi dengan harapan memperoleh tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang mendukung kehidupan keluarga. Mereka juga telah menjalankan kewajibannya sebagai konsumen dengan membayar uang muka maupun cicilan rumah sesuai perjanjian.
Karena itu, tidak adil apabila warga justru harus kembali mengeluarkan uang secara swadaya untuk membangun fasilitas yang sejak awal menjadi bagian dari kewajiban pengembang.
Persoalan fasos dan fasum bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pengembang dalam membangun kawasan perumahan.
Developer harus bertanggung jawab memenuhi kewajibannya. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan dan memastikan proses penyerahan PSU berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai rumah subsidi hanya murah saat dipasarkan, tetapi masyarakat harus menanggung sendiri berbagai persoalan fasilitas lingkungan setelah menempatinya.
Rumah Layak huni bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang lingkungan dan fasilitas umum yang menjadi hak masyarakat.















