Dejurnal.com, Garut – Polemik Desa Cimaragas yang berkepanjangan apalagi sampai terjadi gembok menggembok kantor desa, seharusnya tidak perlu terjadi jika peran Pemerintah Daerah yang dikomandi Bupati hadir sejak dini.
Hal ini disampaikan Ketua Forum BPD Kecamatan Pangatikan Teten Sutendi kepada dejurnal.com saat diminta tanggapannya terkait persoalan Desa Cimaragas, Kamis (5/9/2019).
Menurut penilaian Teten, di Kabupaten Garut saat ini, jika ada persoalan-persoalan yang menimpa desa, peran Bupati sebagai “kokolot” sangat kecil, salah satu contohnya menimpa Desa Cimaragas.
“Di Pangatikan “kolot” banyak, namun yang mampu jadi “kokolot” hampir tidak ada, pada akhirnya ketika ada persoalan desa yaa berlarut-larut, Camat sebagai kolot di Pangatikan ternyata tak mampu jadi “kokolot,” tandasnya.
Nah, ketika di satu wilayah tak ada “kokolot” yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan dinamika masyarakat, Bupati sebagai “kolot” kita semua harus mampu memberikan solusi yang cepat tanggap.
“Tidak harus an sich Bupati yang turun tangan, kan punya perangkat daerah dengan bidangnya masing-masing, instruksi doong,” ujar Teten.
Khusus Cimaragas, menurut Teten, dari awal terjadi persoalan sampai terakhir kemarin (Kamis, 5/9/2019) dimana masyarakat membuka gembok kantor desa yang digembok oleh sebagian masyarakat desa Cimaragas lain, hampir dipastikan peran Pemkab Garut tidak ada.
“Jika dari awal Bupati turun tangan, tak harus persoalan desa Cimaragas berkepanjangan seperti ini,” katanya.
Teten berharap, ke depan peran Pemerintah Kabupaten utamanya Bupati harus lebih intensif dan hati-hati dalam memperhatikan setiap persoalan desa, bupati jangan langsung berstatmen ketika menerima laporan dari bawahan.
“Jika perlu Bupati turun ke desa untuk melihat persoalan lebih kasat mata, bukan turun ke desa hanya ketika menjelang Pilkada dan kampanye saja,” pungkasnya.***Rachmanesha
