Dejurnal.com, Cianjur – Praktek pungli rupanya masih saja terjadi meski bertopengkan alasan kemanusiaan, Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (Bansos PUKPB) di Desa Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi Cianjur ditengarai adanya pungli. Dari 24 Penerima Bansos tersebut, 20 orang diantaranya dikenai potongan Rp 600 ribu hingga Rp 1,3 dari nilai total Bantuan sebesar Rp 1,8 juta.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini menggelontorkan dana Bansos PUKPB tak kurang 1,1 juta untuk pelaku UKM yang terdapat covid 19 di sektor perikanan. Sejatinya dana tersebut diperuntukkan sebagai stimulus untuk membangkitkan usaha yang mengalami kelesuan bahkan tidak sedikit gulung tikar.
“Bagaimana mau memadai kalau dana yang harus diterima utuh Rp 1,8 juta jadi berkurang. Katanya dana yang diambil Rp 600 ribu dari kita ini akan diberikan kepada yang lain tapi kok jadi gak jelas,” ujar salah seorang warga Penerima Bansos yang enggan disebut namanya.
Dia bercerita waktu itu didatangi Gozali yang mengaku utusan Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan (DKPP) Cianjur. Gozali hendak memastikan agar warga merelakan uangnya Rp 600 ribu dialihkan untuk warga lain yang tidak kebagian.
“Disebut rela ya terpasang juga tapi masa sih harus Rp 600 ribu, apa gak kegedean gitu. Tapi emang dari Gozali yang mengarahkan lalu kita ngikutin aja karena diakan mengatasnamakan dinas, ” imbuhnya.
Nenek tua berinisial E (60) mengaku tak mendapatkan dana yang bersumber dari pemotongan dana Bansos tersebut. Dirinya mengaku heran padahal sudah lama menggeluti usaha tersebut.
“Saya inikan sudah 15 tahun jadi pengelola pepetek (Ikan laut kecil yang dikemas dedaunan, red) tapi kok gak pernah dapat Bantuan dari pemerintah. Dari yang itu juga gak (potongan Bansos, red), ” ungkapnya sambil menggoreng ikan.
Terpisah, Gozali berdalih jika dirinya sejak awal berkomunikasi dengan Ade Sri selaku penyuluh DKPP Cianjur mengenai mekanisme penyaluran dana Bansos. Ia mengeluhkan minimnya jumlah warga Penerima Bantuan sehingga berniat membatalkan.
“Saya tadinya mau membatalkan saja karena jumlahnya warga penerimanya sedikit nanti warga ngamuk. Tapi setelah berkomunikasi dengan ibu Ade makanya saya mengaturnya agar itu merata juga bagiannya kepada yang tidak dapat bagian, ” tandasnya.
Ia mengaku inisiatif itu dilakukan sebagai upaya pemerataan sehingga merasa yakin tindakannya benar. Meskipun dirinya menyadari jika tindakan itu tanpa payung hukum yang memadai.
“Kalau tindakan saya inikan memang tanpa ada payung hukum tapi berlandaskan kemanusiaan untuk pemerataan. Saya Bagikan kepada mereka yang tidak kebagian jadi tidak benar kalau ini pemotongan. Saya ini hanya menjalankan amanah bu Ade saja supaya tidak gaduh, ” tuturnya tanpa memerinci.
Ditemui di ruang kerjanya, Penyuluh DKPP Ade Sri mengaku dirinya tidak pernah memerintahkan adanya potongan tersebut. Menurutnya tindakan tersebut dianggap tidak sah karena tidak ada dalam ketentuan perundang-undangan.
“Saya tahunya setelah ramai adanya pemotongan itu karena saya tidak pernah memerintahkan itu sama Gozali. Memang tindakan dianggap tidak sah karena tidak ada aturan semacam itu. Gozali bertindak sendiri karena katanya untuk kearifan lokal, jangan sampai ada kegaduhan,” bebernya.
Menyikapi kejadian tersebut, Kabid Perikanan dan Kelautan DKPP Cianjur, Roossabardina menyebutkan jika ada potongan semacam itu maka Pemerintah Desa yang harusnya bertindak. Sebab Oknum yang diduga pelakunya merupakan warga Desa tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kedinasan.
“Kalau itukan bukan program kedinasan tapi Bansos sehingga kalau ada dugaan pungli maka harus ditindak oleh Kadesnya di lapangan. Kita bukannya tidak peduli tapi Gozali itukan tidak ada kaitannya langsung dengan kita hanya kenalan ibu Ade saja,” dalihnya. (Rikky Yusup)
