“Ya, di desa saya ada pembangunan jalan yang pengerjaannya tidak baik, karena baru dibangun selama 3 bulan, pembangunan jalan tersebut telah kembali rusak dan membuat kendaraan yang melaluinya bersusah payah,” ungkap Aceng Ahmad.
Ia pun mengaku bingung harus mengadu kepada siapa. “Saya berterimakasih kepada bapak bupati Garut telah berniat dan punya itikad baik untuk membuka akses ke desa kami. Tapi tolong berikan kami yang terbaik, jangan hambur-hamburkan uang rakyat tetapi hasilnya tidak baik,” imbuhnya.
Terkait adanya spanduk yang dipasang yang mengatasnamakan warga desa Cikondang di sekitaran Jalan Patriot komplek kantor Pemda Garut, Aceng menyebutnya sebagai bentuk protes, yang mudah-mudahan dapat dibaca oleh Bupati Garut.
“Karena kita tidak tahu harus mengadu kemana dan tak tahu caranya menyampaikan hal ini langsung ke Pak Bupati, maka kita pasang spanduk ini sebagai bentuk protes,” singkat Aceng Ahmad.
Salah satu aktivis Garut, Rawing Rantik menanggapi adanya protes warga Desa Cikondang terkait pembangunan menunjukan bahwa manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Kabupaten Garut kurang baik.
“Inilah akibatnya jika pengelolaan pembangunan dibuat asal-asalan, ya seperti ini, amburadul, kasus-kasus yang seperti ini harus diusut tuntas, dari mulai oknum pejabat pemda sampai oknum pengusahanya. Karena jelas-jelas merugikan keuangan negara dan muaranya ke masyarakat Garut sendiri,” ujarnya.
Rawing juga menilai, dengan mencuatnya kasus-kasus pembangunan yang tidak selesai, mengindikasikan bahwa pengelolaan manajemen aparatur pun tidak baik.
“Sekarang ini banyak pembangunan yang, bahkan beberapa PPK kegiatan program proyek harus berurusan dengan penegak hukum. Saya menilai, hal ini seiring dengan perilaku oknum pejabat pemda yang tak bertanggung jawab,” terangnya.
Lanjut Rawing, kemarin dirinya baca di media, menurut statemen Pak Bupati Rudy Gunawan katanya Pejabat Pembuat Komitme (PPK) ramai-ramai mengundurkan diri, berarti ada yang salah didalam pemda itu. “Sebetulnya saya mau bertanya, ada apa dengan Pemda Garut ini.?” ujarnya dengan nada tanya.
Rawink juga menyikapi kinerja DPRD Kabupaten Garut yang dalam hal ini mempunyai fungsi pengawasan kebijakan Pemda.
“Ini juga nih DPRD Kabupaten Garut gak kedengaran suaranya dalam pengawasan kebijakan pemda, kemana aja, ayo DPRD Garut bertindak dong jangan diam aja, jangan sampai dipersepsikan DPRD melakukan pembiaran dengan hal-hal seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah untuk dimintai klarifikasi adanya kegiatan proyek pembangunan jalan yang dinilai tak baik di desanya, Kades Cikondang menjelaskan, sebetulnya pengerjaan pembangunan jalan sudah selesai.
Namun, kebetulan jalan utama lagi pengecoran, jalan kampung Negla-Darmaga dipakai jalan alternatif untuk angkutan bahan material ke jalan Cipageran pakai armada dump truk.
Kades juga beralasan jalan yang dibangun tersebut yang berhubungan dengan tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak sebanding, selain dengan adanya hujan yang mengguyur daerah itu.
“Kebetulan waktu itu lagi sering turun hujan, mungkin tonase kendaraan yang bawa material pasir dan split (batu) tidak sebanding dengan kondisi jalan,” jelas Kades.***Red
