Oleh : Yohannes Sitorus *)
Adanya dugaan Pungli atas Pemblokiran Dana Kredit Nasabah BJB terhadap ribuan ASN dan Guru di Wilayah Kerja Kabupaten Garut rasanya tidak berbanding lurus dengan kondisi Pemda Kabupaten Garut ditunjuk KASN sebagai Tuan Rumah SPJPT.
Kejanggalan ini, menurut penulis mulai nampak ketika Bupati Garut H. Rudy Gunawan SH., MH., MP menyampaikan pidato di depan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan di ruang Utama Paripuran Gedung DPRD, pada Jumat 15 Oktober 2021 disaksikan 43 Anggota DPRD beserta unsur Pimpinan dan tamu Undangan yang hadir. Atas Pembahasan Tiga Raperda dan Penyusunan Pansus atas tiga Raperda tersebut.
Dalam pidatonya, Bupati Garut merasa ada ketakutan dengan adanya kontrak kerjasama Pemda Garut dengan BJB, sehingga meminta adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya dan meminta penambahan modal Kerjasama sekitar 5 Miliar lebih.
Sementara dalam pidato tersebut, tak ada sedikitpun Bupati menyoal terkait nasib ribuan para ASN dan Guru di Kabupaten Garut yang yang diduga dipungli oleh Pihak BJB atas Pemblokiran Dana Kredit Nasabah Ribuan ASN dan Guru tersebut.
Penulis berpendapat Raperda khusus Penyertaan Modal adalah hal konyol kalau ujungnya menyengsarakan masyarakat Garut, sementara dari Manajemen BJB Garut sendiri sejauh ini belum terdengar ada terkait hal itu.
Penulis sendiri pernah bertemu dengan Kepala Cabang BJB Syariah Bandung saat di Kemenang Kabupaten Garut beberapa hari lalu dan menyampaikan adanya Pemblokiran Dana Kredit Nasabah ASN dan Guru.
Dalam prakteknya para nasabah ASN dan Guru ini mereka membayar tiga kali angsuran dengan alasan nabung. Padahal Dana Kredit tersebut tetap saja Nasabah yang harus bayar baik pokok atau bunga.
Jika dihitung BJB/BJBS sudah ratusan miliar terendap di BJB Garut, pertanyaanya kemana uang tersebut dan siapa yang menikmati ? Kenapa Pemda Garut seakan ada ketakutan?
Penulis yakin dari ribuan ASN dan Guru ada keluarga kita yang menjadi korban, kalau masih ada hati nurani tolong pertimbangkan kembali, dan perlu dingat kembali kasus ini sudah di OJK, Tim Satgas Saber Pungli bahkan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar.
Berkacalah dari kasus sebelumnya yang sampai hari ini tidak jelas dan ini jangan sampai kasus BOP -POKIR jadi Jilid Kedua.(*)
*) Penulis Wakil Ketua AMMNI Kabupaten Garut
