Dejurnal.com, Garut – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dirjen Gakum KLHK) dikabarkan akan meninjau lokasi Banjir Bandang Karang Tengah dan Sukawening.
Informasi yang dihimpun dejurnal.com, siang ini Sabtu (12/12/2021) Kementerian KLHK dan Anggota Komisi IV DPR RI akan menuju Desa Cintamanik dan Desa Cinta dengan rombongan terdiri dari Dirjen Holtikultura, Dirjen Perkebunan Kementan, Dirjen Gakum, Dirjen KSDAE, Dirjen PSDRH, Kepala BB KSDAE, Dirut Perhutani, Kepala Balai PDAS Cimanuk Cisanggarung.
Terkait hal itu, Deklarasi Rakyat Garut Menggugat (D’Ragam) menyambut baik atas kedatangan Wakil Ketua Komisi IV DPRRI Dedi Mulyadi dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Dirjen Gakum KLHK) ke lokasi banjir bandang Karang Tengah dan Sukawening.
“Saya berharap Waka Komisi IV dan Dirjen Gakum KLHK dapat menemukan kebenaran atas laporan yang disampaikan D’Ragam beberapa hari lalu,” ujar jubir D Ragam, Zam Zam Zainul Haq.
Menurutnya, D’Ragam akan mendorong kepada dua stakeholder tersebut untuk melakukan kroscek secara benar terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat dari dugaan alih fungsi lahan yang menjadi penyebab banjir bandang di dua kecamatan yakni Karang Tengah dan Sukawening ini.
“Apalagi figur Kang Dedi Mulyadi kami nilai dapat memberikan solusi atas apa yang terjadi di Kabupaten Garut, karena menurutnya mantan Bupati Purwakarta tersebut mempunyai fikiran terbuka dan blak-blakan dan menilai secara objektif pada satu masalah, sehingga pendapatnya akan didengar dan dijadikan referensi berbagai pihak,” tuturnya.
Ditambahkan Zam Zam, pada kasus tragedi banjir bandang Karang Tengah dan Sukawening ini, baik Gakum KLHK maupun Waka Komisi IV DPRRI memperoleh bukti- bukti konkrit untuk kemudian dapat menyamakan persepsi dengan D’ Ragam pada satu pertemuan yang akan memberikan energi positif bagi pergerakan melawan ketidakadilan di Kabupaten Garut.
“Kami telah sampaikan bukti-bukti yang mengarah kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini, disamping pencegahan secara menyeluruh perusakan ekosistem yang tersisa di Kabupaten Garut,” tutup Zamzam.***Raesha
