Dejurnal.com, Bandung – Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja Ir. H. Aep Cahyad, mengatakan, pihaknya tidak akan menghilangkan pemberian kredit kepada pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), tetapi proses pemberiannya akan lebih selektif.
Hal itu dikatakan Aep seusai kegiatan pelantikan direksi dan komisaris BPR Kerta Raharja, di Rumah Dinas Bupati Bandung , Rabu (15/12).
“Jadi, yang akan diberikan kredit adalah UMKM yang produktif. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada sektor perekonomian, ” kata Aep.
Tujuan lainnya, lanjut Aep agar bisa menekan Non Performing Loan (NPL) atau suatu kondisi dimana debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal.
“Jadi kalau kita terlalu jor-joran kepada UMKM karena posisinya lagi pandemi, ya semuanya sudah pada tahu. Jadi kita akan menseleksi, bukan meniadakan,” imbuh Aep.
Menurut Aep, pihaknya akan menseleksi UMKM yang produktif sesuai peraturan perundang-undangan. “Kalau kita membuat program terlalu ke UMKM, kemacetan akan tinggi. Jadi, kita akan menekan NPL,” tandanya.
Aep menambahkan, BPR Kerta Raharja menargetkan program digitalisasi perbankan, diantaranya ATM Cardless dan aplikasi Payment Point Online Banking Digital Saku (PPOB DS). Program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi di BPR Kerta Raharja itu akan dilaunching pada Januari 2022.
“Ada juga ada program dalam rangka memberantas bank emok, yaitu dengan mengadakan program pinjaman tanpa bunga. BPR Kertaraharja mengaku sudah mendapatkan fasilitas pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebesar Rp 20 miliar. Selain itu ada kerjasama dengan fintech untuk memberantas pinjaman online, ” terang Aep.
Sementara itu, Komisaris BPR Kerta Raharja Mohamad Indra Anwari S.Pdi, menambahkan, ke depan BPR Kertaharja harus bisa membangkitkan perekonomian, utamanya pasca pandemi Covid-19. Agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dapat tercapai.
“Kalau kendala pasti ada, cuman bagaimana agar kendala ini bisa diminimalisir dengan kerja nyata,” kata Indra.
Sementara itu, Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna menyebut praktek bank emok sudah merajalela di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, bupati meminta BPR Kerta Raharja harus mampu bersaing dengan perbankan lainnya terutama bank emok dan pinjaman online.
“Memang saat ini pemerintah pusat langsung menginstruksikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga BPR harus kerja keras untuk bisa bersaing dengan bank yang lain dan terutama jangan kalah sama pinjol dan bank emok yang merajalela di Kabupaten Bandung,” tutur bupati.
“Jadi nanti kan awal Januari ada penyertaan modal non permanen, program untuk masyarakat kabupaten Bandung tanpa bunga, ini salah satu terobosan yang harus dilaksanakan secara maksimal oleh BPR Kerta Raharja,” pungkas Dadang.*** Sopandi
