Dejurnal.com, Ciamis – Kasus finger print yang menyeret mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Wahyu, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung.
Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Erny Veronica Maramba S.H, M.Hum, Rabu (18/5/2022).
Erni mengatakan terkait kasus fingerprint itu sudah sampai tahap putusan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 11 Mei 2022 kemarin dengan keputusan terdakwa Wahyu selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, hasil putusannya bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi berarti bebas murni,” ujarnya.ya
Lanjut Erni, kemudian untuk perkara Yusuf dinyatakan lepas tuntutan usla artinya ada perbuatan tapi bukan tindak pidana.
Atas putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Ciamis tidak menerima pada putusan PN Tipikor Bandung dan melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dalam 14 hari setelah putusan, sesuai KUHP hal tersebut bentuk keberatan atas vonis bebas murni terhadap Wahyu dan bebas primer untuk Yusuf.
Erni Veronika menjelaskan kasus tersebut terjadi pada tahun 2017- 2018 dimana pihaknya telah menetapkan WH dan YSM sebagai tersangka pada tahun 2021. Keduanya di jerat dalam perkara dugaan tidak pidana korupsi pengadaan Alat absensi (finger print) SD dan SMP tahun anggaran 2017-2018.
Kajari menyebutkan, dalam tuntutan terhadap perbuatan terhadap kedua tersangka mereka dijerat dengan pasal yang disangkakan Primer pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan subsidernya yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Ancaman maksimal pasal 2 yakni empat tahun sampai 20 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati,” tegasnya.
Erni Veronika menambahkan atas putusan bebas murni kepada WH dan bebas primer kepada YSM, Kejaksaan Negeri Ciamis dengan alat bukti kuat yang dimiliki. “Kami melakukan upaya memori Kasasi ke MA sesuai dengan KHUP dengan waktu yang diberikan selama 14 Hari,” tandasnya.***Jepri tio
