Dejurnal.com, Garut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang implementasinya pemerintah daerah membantu masyarakat miskin menyelesaikan urusan hukum, baik pidana maupun perdata.
“Jadi poin-poin apa saja nanti bantuan hukum yang kita bisa berikan oleh pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar usai rapat paripurna pembahasan empat raperda prakarsa di Gedung DPRD Garut, Senin. (21/7/2025).
Ia menuturkan pembentukan perda tersebut merupakan usulan dari DPRD Garut yang nantinya sebagai dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum khusus bagi masyarakat miskin.
Saat ini, kata dia, DPRD Garut sudah mulai membentuk panitia khusus (pansus) untuk memaksimalkan apa saja yang dibutuhkan dalam perda tersebut dengan target selesai pembahasannya 20 Agustus 2025.
Hal senada disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Garut, Yusuf Musyafa bahwa inisiatif Raperda ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat miskin yang seringkali rentan dalam menghadapi masalah hukum.
“Kami melihat bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat. Keterbatasan ekonomi seringkali menghambat mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak, padahal hak untuk didampingi pengacara adalah hak dasar setiap warga negara,” tandasnya saat dihubungi dejurnal.com, Rabu (23/7/2025).
Anggota Komisi I ini menegaskan bahwa inisiatif Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin ini bukan berarti kondisi Garut sedang tidak baik-baik saja, atau ada lonjakan kasus hukum yang melibatkan masyarakat miskin.
“Kendati kita tahu ada beberapa kasus hukum terjadi yang melibatkan masyarakat miskin. Tapi Justru, inisiatif ini adalah bentuk antisipasi dan upaya proaktif kami untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi masyarakat,” terangnya.
Menurut Yusuf, pihaknya memahami bahwa masalah hukum bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan tidak memandang status sosial. Masyarakat miskin, dengan segala keterbatasan yang ada, seringkali lebih rentan dalam menghadapi situasi tersebut.
“Mengenai persentase, Raperda ini didesain untuk mencakup seluruh masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang akan ditetapkan dalam perda. kriteria “masyarakat miskin” akan merujuk pada data yang valid dan terverifikasi dari instansi terkait, seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data lain yang relevan,” pungkasnya.***Yohaness
