Dejurnal.com, CIAMIS. Pengalaman Kabupaten Ciamis dalam membangun pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat mendapat perhatian dalam forum regional ASEAN.
Pengalaman tersebut dipaparkan Staf Ahli Bupati Ciamis Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Giyatno, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy (ARDCE) 2026 yang berlangsung 22–23 September 2026 di New World Hotel Makati, Kota Makati, Metro Manila, Filipina.
Dalam forum di bawah Keketuaan Filipina di ASEAN 2026 itu, Giyatno mengangkat tema “Kepemimpinan sebagai Titik Awal Perubahan Sistemik Memaksimalkan Sumber Daya yang Ada, Memberdayakan Masyarakat, Mempertahankan Perubahan.”
Tema tersebut berangkat dari pengalaman Ciamis dalam menjaga kebersihan daerah.
Menurut pendekatan yang dipaparkan Giyatno, perubahan tidak selalu harus dimulai dengan sumber daya besar.
“Kepemimpinan justru diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang sudah tersedia, menggerakkan masyarakat dan memastikan perubahan dapat dipertahankan,” paparnya Selasa (22/09/2026)
Perubahan Dimulai dari Sumber Daya yang Ada
Dengan sekitar 1,2 juta penduduk, 27 kecamatan serta 258 desa dan kelurahan, pengelolaan sampah di Ciamis menghadapi tantangan yang tidak sederhana.
Giyatno menjelaskan Pemerintah kabupaten tidak mungkin bekerja sendiri. Pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah desa, komunitas hingga masyarakat di tingkat lingkungan.
Karena itu, langkah yang ditempuh Ciamis diarahkan pada penguatan kapasitas lokal dan pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia.
“Mulailah dengan apa yang tersedia. Perkuat apa yang membuatnya tetap berjalan,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan Giyatno dalam forum tersebut.
Pendekatan itu diperkuat melalui kebijakan daerah, pembinaan masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kebijakan Didorong Menjadi Gerakan
Upaya membangun sistem pengelolaan sampah di Ciamis telah dilakukan secara bertahap.
Kerangka kebijakan diperkuat melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2018, panduan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada 2020, serta Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan melalui program yang melibatkan masyarakat, salah satunya pengembangan bank sampah.
Pengolahan sampah organik juga dilakukan melalui Selingkuh Mas dengan memanfaatkan maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF).
Sementara di TPA, Ciamis mengembangkan Mantan Terindah untuk pengelolaan air lindi dan pemulihan gas metana.
Sejumlah upaya tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak berhenti pada aturan, tetapi diarahkan menjadi kegiatan yang dapat dijalankan bersama.
Tantangan Berikutnya Mempertahankan Perubahan
Giyatno menekankan, keberhasilan pengelolaan lingkungan bukan hanya diukur dari lahirnya program atau tersedianya fasilitas.
“Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat terus terlibat sehingga perubahan menjadi kebiasaan,” ungkapnya.
Giyatno menambhakan pendampingan, penguatan kapasitas penggerak lingkungan dan kolaborasi menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.
Konsistensi tersebut turut mengantarkan Ciamis meraih sejumlah pengakuan, di antaranya Adipura hingga Adipura Kencana, Makuta Binokasih, Penghargaan nasional kinerja pengelolaan sampah 2025 serta ASEAN Certificate of Recognition 2025.
Ciamis juga terus mendorong target pengurangan sampah sebesar 40 persen dan penanganan 42 persen.
Pengalaman Lokal Dibawa ke Tingkat ASEAN
ARDCE 2026 sendiri membahas upaya mendorong negara-negara ASEAN beralih dari pola ekonomi linear take-make-dispose menuju ekonomi sirkular.
Pembahasannya mencakup penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), pengurangan sampah plastik dan kemasan, pengelolaan limbah elektronik, kerja sama lintas negara, pelibatan UMKM serta pekerja sektor informal, hingga peluang pembiayaan ekonomi sirkular.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Ciamis menjadi contoh bagaimana perubahan dapat dibangun dari tingkat lokal melalui kepemimpinan, pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan pemberdayaan masyarakat.
Giyatno menuturkan bahwa setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, pengalaman Ciamis bukan untuk disalin begitu saja, melainkan dapat menjadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Pesan utamanya sederhana kepemimpinan harus mampu mengubah kebijakan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi perubahan yang bertahan,” tuturnya.
Melalui forum regional ini, pengalaman Ciamis dalam menjaga kebersihan tidak hanya menjadi capaian daerah, tetapi juga bagian dari percakapan yang lebih luas tentang bagaimana membangun ekonomi sirkular dan perubahan lingkungan yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. (Nay Sunarti)
