• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Kamis, November 19, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Pemda Garut Diduga Lalai Dalam Okupasi 32 Tahun Tanah Puskesmas Cilawu

bydejurnalcom
Kamis, 27 Agustus 2020
Reading Time: 3 mins read
Pemda Garut Diduga Lalai Dalam Okupasi 32 Tahun Tanah Puskesmas Cilawu
ShareTweetSend

BacaJuga :

PSU Margahayu Kencana Mulai Diserahkan, Perjuangan Tim Ad Hoc Berbuah Hasil

BAZNAS Kabupaten Bandung Terima 2 Kategori Penghargaan BAZNAS Jabar

Polda Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Instansi Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Prinsip Jabar Aman

Dejurnal.com, Garut – Salah satu aktifis dan juga Wakil Ketua Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) Kabupaten Garut, Y Sitorus menyikapi kasus tanah Puskesmas Cilawu yang diduga berdiri di atas tanah bukan milik Pemda Kabupaten Garut sudah puluhan tahun.

“Sangat disayangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, sebagai pengelola wp-content/uploads Pemda Garut baik Kepala Dinas, Sekretaris selaku PPID SKPD, Kabid Yankes, sejak tanggal 17 Agustus 2020 ketika dihubungi sampai saat ini tidak ada jawaban, ini menujukan begitu jelas Dinkes tidak koperatif, Profesional, Akuntabel dan Transfaran, ada apa ini?” ujarnya.

Y. Sitorus menegaskan, apapun alasannya nanti yang akan disampaikan oleh Pemda Kabupaten Garut, oleh Dinkes ini jelas patut diduga telah memenuhi adanya kelalaian dan  adanya unsur kesengajaan pasalnya Puskesmas yang sudah berdiri sejak tahun 80-an sampai saat ini.

“Walau sempat dikatakan Kabid Asset BPKAD, Camat Cilawu, Kapus ada surat hibah, faktanya tidak ada secuil bukti surat kepemilikan hak atas bidang tanah secara otentik,” Tegasnya.

Padahal, lanjut Sitorus, setiap tahun selalu menjadi pembahasan RAPBD, Proyeksi Kegiatan dan Evaluasi terkait Tata Kelola Asset, Penggunaan Anggaran Daerah,  Barang dan Jasa, ini menujukan tumpulnya  Pengawasan Internal Inspektorat baik NHP, LHP dan sampai LPJ Bupati Garut yang di bahas bersama dalam Rapat kerja, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, begitupun audit dari BPK RI.

“Akibat kelalaian dan adanya unsur kesengajaan oleh SKPD terkait Dinas Kesehatan yang melaporkan kepada pencatat Bidang Asset BPKAD bahwa berdasar laporanya Asset tersebut diperoleh secara hibah dan jual beli dengan para pihak, padahal secuil kertas secara otentik tidak ada dan bisa membuktikannya, ini jelas menunjukan bahwa selain ada unsur kesengajaan,  kelalaian, juga diduga adanya pemalsuan dokumen negara. Inilah yang menjadi dasar sehingga tidak terkoreksi bahwa Tanah Puskesmas Cilawu tersebut seolah – olah diyakini sudah menjadi Milik Asset Pemda Kabupaten Garut,” paparnya.

Menurut Sitorus, sudah begitu tegas jelas berdasarkan ketentuan dan peraturan, Kedisiplinan  Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kesanggupan semua PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangannya yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan dan/atau terkait Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 yang di tetapkan 6 Juni 2010 yang terdiri 7 Bab dan 51 Pasal, begitu juga berdasarkan PP NO.11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, PP NO 6 Tahun 1974, PP NO. 30 Tahun 1980, PP NO. 53 Tahun 2010, UU Nomor 12 Tahun 2006, UU Nomor 31 Tahun 1999, KHUP Pasal 263, Pasal 264 ayat 1 Angka 1 KHUP, Pasal 35 Angka 1 – 4 KHUP Putusan MA Nomor 71 PK/Pid /2005. Peraturan Kepala BKN NO. 21 Tahun 2010.

“Untuk hal tersebut PNS berkewajiban memahami dan mentaati, sehingga dapat mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik ( Good Govermance ) yang dituntut setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Pemerintah, Disiplin, Jujur, Adil, Transparan, dan akuntabel didalam melaksanakan tugasnya, lantas buat aturan dibuat,” Tegasnya.

Sitorus mengatakan lebih lanjut bahwa sudah terang benderang adanya unsur kelalaian dan pembiaran yang disengaja terkait wp-content/uploads yang selama ini di klaim milik pemda, itu boleh saja terhadap bangunan, namun urusan tanah ini jelas adanya unsur pidana, lantas kenapa tidak ada sanksi kepada para pelaku, padahal peraturan tersebut begitu tegas baik pedoman dan petunjuk bagi Pejabat untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin, intinya disini jelas ada hak seseorang dalam hal ahli waris sebagai warga negara telah hilang, dan Pemda Garut telah melakukan mal admistrasi serta diduga pemalsuan dokumen negara dan patut diduga adanya kerugian negara atas tanah tersebut seolah sudah ada hibah dan jual beli?, Maka Pemda Garut baik Bupati, Wakil Bupati, Sekda , Asda, SKPD Dinkes BPKAD, BAPPEDA, Inspektorat, DPRD dan siapapun yang terlibat didalamnya maka harus bisa mempertanggung jawabkan atas apa yang terjadi okupasi ( Merampas Hak dan Menduduki Tanah Sesorang Tanpa Dasar Kepemilikan Yang Sah) selama 32 tahun tanpa ganti rugi, atau Hak Pengganti dan atau sejenisnya, ini jelas tidak dibenarkan dan secara aturan telah menyalahi apalagi adanya unsur kesengajaan.

“Walau berdasarkan informasi yang masuk ke saya hari ini Kamis  (27/08/2020) telah terjadi musyawarah, akan tetapi ini tidak bisa menghapus perlakuan hukum yang sudah terjadi, ini jelas telah memenuhi unsur pidana sebagai mana diatur dan menurut presfektif hukum secara gamblang dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001,” Pungkasnya.***Red/Yo

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Polres Garut Tangkap Pelaku Pencabutan Bendera Secara Paksa Di Wanaraja

Next Post

Tiga pemuda Biadab Dipengaruhi Alkohol Setubuhi Anak Dibawah Umur Secara Giliran

Related Posts

Dari Sabut Kelapa hingga Produk Ekspor, Bupati Garut Soroti Keberhasilan Pembinaan Warga Binaan Lapas
deNews

Dari Sabut Kelapa hingga Produk Ekspor, Bupati Garut Soroti Keberhasilan Pembinaan Warga Binaan Lapas

Kamis, 19 November 2026
BRI Apresiasi Nasabah, Hadiah Eksklusif Antar Dewi ke Barcelona
deNews

BRI Apresiasi Nasabah, Hadiah Eksklusif Antar Dewi ke Barcelona

Kamis, 19 November 2026
Longsor di Kawasan Curug Agung Subang Tak Kunjung Diperbaiki, Pemda Diminta Segera Bertindak Demi Keselamatan Pengendara
deNews

Longsor di Kawasan Curug Agung Subang Tak Kunjung Diperbaiki, Pemda Diminta Segera Bertindak Demi Keselamatan Pengendara

Kamis, 19 November 2026
PSU Margahayu Kencana Mulai Diserahkan, Perjuangan Tim Ad Hoc Berbuah Hasil
deNews

PSU Margahayu Kencana Mulai Diserahkan, Perjuangan Tim Ad Hoc Berbuah Hasil

Kamis, 19 November 2026
BAZNAS Kabupaten Bandung Terima 2 Kategori Penghargaan BAZNAS Jabar
deNews

BAZNAS Kabupaten Bandung Terima 2 Kategori Penghargaan BAZNAS Jabar

Kamis, 19 November 2026
Polda Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Instansi Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Prinsip Jabar Aman
deNews

Polda Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Instansi Hadapi Ancaman Bencana, Kapolda Tegaskan Prinsip Jabar Aman

Kamis, 19 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Pasir Warna Merah Dipakai Bahan Matrial Proyek Irigasi Cipalasari, Sekarang Berganti Pakai Pasir Hitam

Senin, 30 Agustus 2021

FPPG Tuding Potongan Massal Zakat TPG 2,5% Tanpa Persetujuan Muzaki, Sekda Garut : Saya Akan Tanya Kadisdik

Kamis, 29 April 2021

KabarDaerah

PLN Pagaden Bantu Masyarakat Desa Sukamulya Pasang Listrik Gratis

Sabtu, 1 Maret 2025
Sekretaris Disdukcapil Subang, Fauzi. Foto : Asep/dejurnal.com

Disdukcapil Kabupaten Subang Batasi pelayanan 50 Orang per Hari

Jumat, 23 April 2021
Foto : sejumlah wisatawan terlihat mengunjungi situs budaya Karangkamulyan saat libur lebaran

Libur Lebaran 45 Ribu Pengunjung Serbu Objek Wisata Ciamis

Jumat, 11 April 2025

Pemdes Cicadas Berharap PADesa Masuk Dari Wisata Curug Malela

Rabu, 13 November 2019

Kolaborasi Jasa Tirta II dalam Penanaman Pohon

Rabu, 15 Desember 2021

Disbudpora Ciamis Gelar Forum Konsultasi Publik Rancang Program 2026 dengan Kearifan Lokal

Kamis, 27 Februari 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste