DEJURNAL.COM,(Bandung),-Juru bicara Indonesian Corruption Investigation (ICI) Jawa Barat,Rachman Naenggolan,berpandangan maraknya pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah negeri khususnya di Kota/Kabupaten Bandung,umumnya di Jawa Barat kepada orangtua siswa menjelang ujian akhir dapat dikatagorikan tindakan gratifikasi, meski pungutan tersebut sudah melalui rapat komite sekolah dengan orangtua murid namun dalam praktek mekanisme penetapan pengambilan keputusannya dinilai ada rekayasa.
“Pada prinsipnya sekolah negeri juga boleh melakukan pungutan biaya kepada orangtua murid namun dalam pelaksanaannya harus dengan mekanisme yang benar,jujur dan transfaran. Program tambahan kegiatan sekolah yang sudah direncanakan oleh sekolah harus dipresentasikan dan diajukan kepada komite sekolah dihadapan forum rapat komite sekolah,lalu kemudian ditanggapi oleh komite, dibahas,didiskusikan dengan anggota dalam hal ini orangtua murid.” Ungkap Rachman kepada tabloid TINTA di Bandung baru-baru ini.
Menurutnya,hasil kesepakatan rapat komite dituangkan dalam berita acara rapat komite sekolah dengan dilengkapi dokumen lainnya seperti notulen rapat dan daftar hadir peserta rapat sekurang-kurangnya 2/3 dari keseluruhan orangtua murid yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut harus hadir dan menandatangani berita acara persetujuan untuk kemudian ditetapkan sebagai hasil keputusan musyawarah komite sekolah tentang pungutan kepada orangtua murid.
“Mekanisme tersebut jarang dilaksanakan dalam rapat komite. Yang terjadi malah semacam penekanan yang dilakukan oleh oknum ketua komite kepada orangtua murid yang menuntut agar orangtua murid ‘net’ menyetujui program yang diajukan oleh pihak sekolah. Dan anehnya orangtua murid yang kebanyakan diwakili oleh ibu-ibu serempak mengatakan setuju,tapi dibelakang menggerutu bahwa pihaknya merasa jadi objek pemerasan pihak sekolah.” Ungkap Rachman.
Ia memaparkan terkait bentuk-bentuk pungutan yang biasa dilakukan oleh pihak sekolah menjelang ujian akhir itu seperti ; pungutan biaya kegiatan keagamaan dan seni budaya, pungutan untuk pembuatan dokumen administrasi akhir tahun,biaya untuk penelusuran keperguruan tinggi dan info kerja, praktek uji kompetensi, biaya pemantapan (bimbel),biaya untuk kegiatan syukuran perpisahan (piknik),dan biaya kegiatan kesiswaan atau ekstrakurikuler yang jika diakumulasikan jumlahnya rata-rata sekitar 2 juta hingga 3 juta. “Menurut saya semua kegiatan tersebut bid’ah (dalam tanda kutif-red),yaitu bentuk kegiatan yang diada-adakan oleh pihak sekolah. Tapi sayangnya orangtua murid mau saja dikadali dan dijadikan sapi perah oleh pihak sekolah.” Tandas dia.
Ditegaskan, pihak sekolah sangat pandai membuat istilah pungutan seperti pada saat usai kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB),manakala anak sudah diterima di sekolah maka seminggu atau dua minggu kemudian orangtuanya diundang untuk disuguhi bentuk pungutan yang disebut dengan DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) yang nilainya mencapai 6 sampai 8 juta rupiah.
“Dalam penetapan pungutan DSP ini trik yang digunakan oleh kepala sekolah skenarionya sudah dipersiapkan dengan strategi yang rapi,yakni kepala sekolah menyampaikan pidato berisi iming-iming daun sorga perihal keunggulan sekolah dan keberhasilan alumni, sehingga orangtua murid terpesona dan makin percaya akan masa depan anaknya setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan yang bagus.Baru kemudian melalui sang ketua komite orangtua murid dimintai biaya dana sumbangan pendidikan (DSP) yang nilainya jutaan rupiah alih-alih untuk biaya; pencitraan sekolah,kegiatan OSIS dll., DSPT, kegiatan keagamaan, asuransi,MOPD/CPD,dan kegiatan teknowisata. Itulah bentuk-bentuk pungutan yang sengaja diada-adakan oleh pihak sekolah tak perduli bertentangan dengan regulasi yang dibuat pemerintah dalam hal ini PP No.17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimana disebutkan bahwa komite sekolah dilarang melalukan kegiatan pungutan terhadap orangtua murid.” Ungkap Rachman.(Lili Guntur)***