Oleh : Raden Irfan NP
Perhelatan pesta demokrasi pemilihan umum, merupakan suatu dinamika yang sangat menarik untuk diperbincangkan dalam setiap kalangan. Garis normatif dan unsur politis dalam mekanisme pemilu merupakan dua hal yang mewarnai kontestasi politik di Indonesia menjadi lebih dinamis dan memberikan rangsangan edukatif terhadap publik untuk lebih peka dalam memahami, memilih dan memilah ragam opini yang muncul dipermukaan sebagai salah satu unsur yang sarat akan kepentingan politik untuk meraup simpati masyarakat.
Hal tersebut tentu merupakan tantangan besar bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pasangan calon yang betul-betul layak untuk memimpin Indonesia lima tahun kedepan, maupun calon legislatif yang akan betul-betul membawa aspirasi rakyat.
Sebagai bentuk partisipasi untuk mensukseskan pesta demokrasi ini, aliansi Cipayung Plus Kab. Garut yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan GmnI, KAMMI, HMI, PMII dan IMM menyelenggarakan acara sosialisasi pemilu 2019 yang memuat konten peranan mahasiswa sebagai pengawas pemilu partisipatif dan dilanjutkan dengan nonton bareng debat Cawapres 2019, Minggu (17/19).
Tidak hanya itu, acara sosialisasi tersebut juga dimeriahkan dengan diskusi publik antara mahasiswa aliansi Cipayung Plus dengan KPUD dan Bawaslu kab. Garut dengan mengangkat tema Beda dan Setara.
Diskusi publik yang menyajikan ragam konten problematika terkait mekanisme pemilu 2019, menjadi salah satu topik istimewa dalam acara sosialisasi tersebut terutama dalam menyikapi perhelatan pesta demokrasi baik pilpres maupun pileg dalam pemilu 2019.
Sebagai salah satu moderator dalam diskusi tersebut, penulis menyampaikan tanggapan bahwa dalam diskusi publik ini ada kesan yang menarik ketimbang diskusi-diakusi publik yang sering kita lihat dilayar kaca. Disamping nuansa kehangatan, isyu yang diangkat oleh kawan-kawan Cipayung Plus ini terkesan lebih menitik pada persoalan bagaimana agar proses pemilu ini betul-betul terlaksana secara aman, bersih dan damai.
Disinilah tugas KPUD serta Bawaslu kab. Garut betul-betul dituntut keseriusannya dalam menjalankan tugasnya agar proses pemilu ini terlaksana tanpa ada kecurangan, keresahan masyarakat akibat adanya Kampanye hitam, juga segala bentuk kerawanan yang dihawatirkan terjadi saat pemungutan suara berlangsung di TPS. Ragam pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan organisasi mahasiswa dalam diskusi publik yang meliputi dugaan-dugaan pelanggaran pemilu yang dihawatirkan terjadi di wilayah kabupaten Garut, dijawab secara tegas oleh Komisioner KPUD, Nuni Nurbayani dan Komisioner Bawaslu kab. Garut, Ahmad Nurul Syahid atau yang akrab disapa kang Ayi, bahwa bilamana terjadi dugaan pelanggaran pemilu, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Tidak hanya persoalan pengawasan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh unsur peserta pemilu, Ayi juga meminta agar mahasiswa mengawasi KPUD dan Bawaslu baik ditingkat kabupaten bahkan sampai ditingkat desa, hal tersebut diharapkan Ayi agar pihaknya tidak ada yang ‘bermain-main’ dengan peserta pemilu.
Jelang akhir acara, mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Cipayung Plus kab. Garut bersepakat bersama KPUD dan Bawaslu kab. Garut untuk mengawal serta mensukseskan jalannya proses pesta demokrasi 2019 tanpa ada penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diharapkan.***
*) Penulis Pengurus GmnI Kabupaten Garut
