Jumat, 19 Juli 2024
BerandadeNewsKabupaten Garut Bangga Pembangunan Infrastruktur, Lupa Kesalehan Sosial

Kabupaten Garut Bangga Pembangunan Infrastruktur, Lupa Kesalehan Sosial

Dejurnal.com, Garut – Melindungi generasi penerus bangsa, merupakah salah satu kewajiban Pemerintah. Tapi selama ini, khususnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim / yatim piatu masih sangat kurang. Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Definisi kata ”telantar”, perlu dipertegas sehingga anak-anak yatim / yatim piatu termasuk di dalamnya.

Maka dipandang perlu ada sikap tegas dan keseriusan dari Pemerintah Daerah keberpihakan terhadap anak yatim/yatim piatu di Kab. Garut, pasalnya belum lama ini dejurnal.com menjambangi Bagian Hukum Pemda Kab. Garut khususnya belum ada Peraturan Daerah yang mengikat secara khusus dalam penangan Anak Yatim / Yatim Piatu.

Berdasarkan rekam jejak masih banyak lebih dari ratusan bahkan ribuan anak yatim (yatim piatu ) belum dan kurang mendapatkan bantuan serta sentuhan dari Pemda Kab. Garut .

Contohnya di 4 Kecamatan Kec. Malambong, Kec. Pangatikan, Kec. Sucinaraja, Kec. Karangpawitan tidak kemungkinan 42 Kecamatan dan 421 Desa dan 21 Kelurahan di Kab. Garut masih banyak belum terakomodir.

“Saya diamanahi memelihara anak-anak yatim/ yatim piatu hingga kini saya rasakan, belum peran dari Pemda Garut memberikan bantuan / perhatian khusus bahkan hampir tak ada,” Ungkap salah satu pengurus Yayasan Al Hidayah Kec. Malambong

Pemerintah perlu belajar dari negeri tetangga, Malaysia. Dalam melindungi anak-anak yatim, pemerintah Malaysia turun tangan langsung dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Komitmen seperti itu juga ditunjukkan Forum Yatim ASEAN. Lembaga ini bersedia menyekolahkan anak-anak yatim, bahkan sampai menempuh pendidikan S-3. Khususnya Pemda Kab. Garut harus belajar malu atas sikap kepedulian yang dicontohkan oleh salah satu pejabat publik asal Bekasi yang telah memberikan bantuan dan wakaf untuk salah satu Yayasan di Malambong.

Anak yatim merupakan potensi besar bagi perbaikan masa depan Indonesia, selama ini pemerintah abai terhadap hak-hak konstitusional anak-anak yatim. Padahal, jumlah anak-anak yang kurang beruntung itu cukup banyak. Menurut data anak-anak usia balita yang tanpa perlindungan keluarga sehingga bisa dikatakan yatim piatu.

Pengabaian terhadap anak-anak yatim sungguh ironis. Sebab, UUD 1945 jelas-jelas menyebut bahwa anak-anak telantar dipelihara negara. Artinya, pemerintah tidak punya alasan apa pun untuk tidak maksimal melindungi anak-anak yatim di Indonesia.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap nasib anak-anak telantar, termasuk di dalamnya anak yatim, sudah tampak dalam perumusan anggaran di Kementerian Sosial. jumlah nominal anggaran untuk anak-anak telantar selalu turun dari tahun ke tahun, namun kemana selama ini, tampak begitu jelas lemahnya pengawasan dari Dinas terkait Dinsos Kab. Garut lebih mencari Korbisnis saja.

Anggaran untuk anak-anak yatim itu tidak boleh dianggap sebagai dana kompensasi. Sebab, pemenuhan hak konstitusional anak yatim tidak sama dengan ganti rugi dari pemerintah, misalnya, terkait kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Harus dibedakan, sebab melindungi anak yatim adalah kewajiban pemerintah, apa pun situasi yang terjadi.

Sementara terkait hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dr. Helim Budiman, selain itu kan kewajiban Yayasan Yatim/Yatim Piatu itu sebagai bentuk sisi manusiawi, sisi keagamaan juga kan ada perintah agama, memang kita terbatas kepada Anggaran. terkait Bagaimana respon dari pemerintah daerah, banyak yang mengajukan ke Pemda melalui Dinas Sosial. Memang terkait Yayasan/ Panti Yatim/ Yatim Piatu di Kab. Garut sangat banyak masih membutuhkan bantuan sementara yang masih perlu dibantu itu masih sedikit.

“Termasuk pekerja seksual, disabilitas, ada 18 kelompok sosial, itu kan kayak ini semuanya sangat banyak mungkin saja tidak mungkin aja ya saya panggil Dinas Sosial, saya juga ingin tahu berapa Yayasan Yatim/ Yatim Piatu yang berhak dan telah menerima bantuan dari Pemda Kab. Garut,” tegasnya.

Menurut salah satu tokoh Politik Garut jebolan PKS yang melenggang ke Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin menanggapi permasalahan teresebut, Kab. Garut ini terlalu bangga dengan pembangunan infrastruktur sementara Pembangunan Peradabannya kurang, jadi jangan salahkan jika akhlak jelek, padahal sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah, jadi pantas kalau kurang peduli Anak Yatim/ Yatim Piatu, dan jangan lupa harta kita ada harta anak Yatim / Yatim Piatu,” pungkasnya
***Yohaness

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI