Dejurnal.com, Karawang – Pemasangan tiang listrik tanpa persetujuan pemilik lahan tentu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan perundang undangan Republik Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh, Drs Syafrial Bakri SH, MH, selaku Ketua tim kuasa hukum dari pengugat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012.Bab 1 pasal 1.
Menurut dia, penanaman tiang listrik milik PLN masuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Oleh karenanya dia mengatakan PLN tak bisa semena-mena asal main tanam atau mendirikan tiang listrik dilahan milik warga,” kata yang biasa disapa Buyung, juga merupakan Dosen di sekolah tinggi ilmu hukum Dharma Andigha, pada Selasa (14/01/2020) di Pengadilan Negeri Karawang.
Masih menurutnya, jika lahan yang hendak ditanami tiang listrik adalah lahan pribadi milik warga, harusnya PLN terlebih dahulu bermusyawarah dengan pemilik lahan yang sebenarnya memang ada kompensasi terhadap sang pemilik lahan.
“Jika merasa dirugikan, pemilik lahan bisa meminta ganti rugi atau kompensasi. Kompensasinya,atau bisa juga melakukan gugatan ke pengadilan negeri,” Ucapnya.
Sambung dia, jika telah ada kesepakatan, PLN bisa menggunakan lahan milik warga untuk mendirikan tiang listrik. Sebaliknya, jika tanpa ada kesepakatan, dan PLN tetap memaksakan mendirikan tiang listrik di lahan milik pribadi warga, maka hal itu dapat dipidanakan, dengan dasar penyerebotan.
Sebelumnya seorang Warga bernama Edwin Mihardi (50) warga Desa Pucung kecamatan Kota Baru karawang telah memberitahukan keberatan nya terhadap PT PLN UPJ Kosambi Karawang atas berdiri nya tiang gardu listrik milik PLN yang tidak pernah ada pemberitahuan kepada dirinya, sehingga Edwin melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri karawang.
“Saya telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang melalui kuasa hukum saya. Saya keberatan atas berdirinya tiang gardu yang ada di atas tanah saya, karna kebaradaan nya tanpa seijin saya dan juga menghalangi lalu lalang masyarakat,” ucapnya.
Masih dikatakannya, saya minta keadilan di negara ini, tanah milik saya yang sah tapi di gunakan oleh pihak lain bahkan sampai saat ini masih di gunakan oleh pihak lain yang sudah mencapai hampir enam tahun lamanya.” Tegasnya.
Sementara manager PLN Rayon Kosambi Ferdinand saat keluar dari ruang persidangan enggan di wawancarai.
“Maaf ya saya lagi buru buru benar,” Ucapnya singkat.***Rif
