Dejurnal.com, Garut – Seperti yang telah dilansir oleh salah satu media di Kab. Garut terkait kasus dugaan etika dan moral yang sedang ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Garut, akhirnya menjadi genderang perang antara BK dan salah satu unsur Pimpinan DPRD Kab. Garut.
Berdasarkan hasil pantauan Dejurnal.com, bahwa DK telah mencabut laporan pengaduan atas dugaan kasus Etika dan Moral yang dituduhkan ke salah satu Anggota DPRD Kab. Garut dan ada beberapa pihak yang sampai saat ini tidak hadir dan belum memberikan keterangan, namun publik dikagetkan dengan adanya keterangan resmi dari BK DPRD Kab. Garut terkait dugaan kasus pelanggaran etika dan moral yang dilakukan anggota DPRD berinisial E, telah adanya pemutusan dugaan kasus pelanggaran etika dan moral dengan 7 aduan dan rampung dalam pembahasan Rapat Internal Badan Kehormatan DPRD Kab. Garut, Rabu (13/05/2020).
Berdasarkan keterangan resmi Ketua BK Saat dihubungi melalui jejaring sosial H. Dadang Sudrajat mengatakan kepada Dejurnal.com bahwa BK DPRD Kab. Garut membantah dengan keras tidak pernah membuat statement seperti halnya yang didalam pemberitaan media tersebut.
“BK sudah rapat internal yang hasilnya termuat dalam Berita Acara (BA), yang disampaikan ke pimpinan DPRD. Kepada siapapun saya tidak menyatakan hasil rapat, saya hanya jawab BK sudah selesai rapat dan hasilnya mau diserahkan ke pimpinan jadi tidak ada pernyataan saya tentang keputusan BK,” Ungkap H. Dadang Sudrajat.
Padahal begitu detail dan gamblang apa yang di sampaikan dalam berita bahwa Ketua BK DPRD Kab. Garut, lagi – lagi terus membantah bahwa dirinya dengan keras tidak memberikan informasi hal seperti itu, lantas yang jadi pertanyaan kalau Ketua BK DPRD tidak memberikan keterangan, darimana asal sumber pemberitaan tersebut?
“Kalau ada berita tentang putusan BK itu sumbernya bukan dari saya dan tak pernah saya menjawab pertanyaan tentang keputusan BK mohon diklarifikasi informasi itu tidak benar dari saya,” Pungkas H. Dadang Sudrajat.*** Yohaness