Dejurnal.com, Garut – Pentingnya pemerintah mulai mensosialisasikan pada masyarakat perihal leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui apa yang dilakukan bila kejadian tersebut terjadi.
“Jika ada pelaporan oleh konsumen jika masih terjadi kejadian penagihan paksa. Harus jelas konsumen ke mana melapornya, ini penting,” tegas Deputy Sekjen Birbakum Community Kabupaten Ihsan Juan kepada dejurnal.com, Jumat (6/6/2020).
Menurutnya, aturan ini harus mulai ditegaskan, jangan sampai hadirnya peraturan pelarang penarikan paksa kendaraan bermotor ini menjadi semacam kertas belaka.
“Kita minta ada akses poin pengaduan dan pengawasan lapangannya. Karenakan selama ini penarikan paksa menjadi potensi pelanggaran yang tetap akan besar,” ujarnya.
Sementara itu menurut Ketua Birbakum Garut H.RM.Riesta Kuspriyansyah, SH, memang perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelarangan tarik paksa kendaraan kredit.
“Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012,” ujarnya.
Di mana menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut.
Artinya perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.Minta bantuan OJK berikan daftar lembaga leasing, perusahaan leasing sewenang-wenang tarik kendaraan, siap-siap izin dicabut OJK, OJK imbau masyarakat adukan leasing yang tak ada etika.
“Pada saat tarik paksa kendaraan.
pelarangan tarik paksa kendaraan ini akan menjadi titik terang bagi konsumen sebagaimana amanat Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.” pungkasnya.***red
