Dejurnal.com, Garut – Fraksi Partai Demokrat lakukan aksi walk out dalam Sidang Paripurna DPRD Garut dengan pembahasan dan pengesahan anggaran APBD Perubahan tahun 2020, karena menilai anggaran perubahan yang akan disyahkan tidak berpihak pada masyarakat serta banyak keputusan yang mengambang.
Sebelum terjadinya aksi walk out, sudah terlebih dahulu dilakukan finalisasi anggaran, termasuk rencana penolakan pengadaan mobil dinas empat pimpinan DPRD untuk di batalkan.
Fraksi Demokrat sendiri meminta pimpinan DPRD untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Garut di ruangan Fraksi Demokrat, namun pimpinan DPRD tidak memberikan kesempatan, padahal banyak persoalan temuan di lapangan yang hendak disampaikan dan di masukan dalam anggaran perubahan.
“Ya, kami berlima dari Fraksi Demokrat memilih untuk walk out dan tidak menyetujui anggaran perubahan untuk di syahkan. Ketua Fraksi melakukan interupsi dan langsung meninggalkan arena sidang,” tandas Anggota Fraksi Demokrat, Dadang Sudrajat, Rabu (30/9/2020)
Menurut Dadang, ada beberapa persoalan yang semestinya di akomodir dalam anggaran perubahan tahun 2020, ketimbang harus melakukan pembelanjaan kendaraan. Misalnya, anggaran perubahan difokuskan pada penganangan pandemi Covid-19, serta memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha yang terkena dampak.
“Para petani, sopir angkutan umum idealnya diberikan bantuan untuk kehidupannya. Demokrat menginginkan anggaran perubahan menyentuh rakyat luas,” ucapnya.
Petani di Garut saat ini sedang kesulitan mendapatkan pupuk sehingga berpengaruh terhadap anjloknya hasil pertanian. Sedangkan para sopir angkutan umum dengan adanya pandemi Covid-19, sulit mendapatkan penumpang sehingga patut diberikan bantuan.
“Kami inginkan anggaran perubahan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Termasuk menolak dibelanjakan untuk pengadaan mobdin empat pimpinan DPRD dan pembelanjaan roda dua. Kalau untuk ambulance kita memang sepakat,” pungkas Dadang.***Red
