Dejurnal.com, Karawang – Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajaran kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden telah terbitkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres diterbitkan guna optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Muslim Hafidz Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Provinsi Jawa Barat menyampaikan kritiknya terhadap kesiapan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat melalui siaran pers di Karawang Senin (24/5/2021).
Menurut Muslim, pihak BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Barat dinilai tidak siap terhadap Inpres No 2 Tahun 2021 tersebut. Pihaknya mengatakan jumlah kepesertaan di Jawa Barat baru mencapai 2.6 juta atau sekitar 26 %. Angka tersebut terbilang jauh jika dibandingkan dengan jumlah potensi pekerja formal dan informal di Jawa Barat yang mencapai lebih dari 10 juta orang. Mestinya BPJS Ketenagakerjaan kolaborasi dengan segenap stakeholdres Jamsostek di Jawa Barat. Segmen nelayan bahkan sangat minim, tidak terlindungi dari program BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan belum bersinergi dengan segenap stakeholder dan cenderung eksklusif. Jalan di tempat itu Inpres. Aspek pelayanan publik yang responsif cepat efektif tidak dilaksanakan dengan baik, lamban. Rekrutmen kepesertaan yang rendah dan minim sosialisasi,” kata Lulusan Magister Manajemen Pembangunan Sosial FISIP UI.
Muslim menyatakan pesimis terhadap internal BPJS Ketenagakerjaan yang dinilainya kurang peka terhadap kebijakan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diinstruksikan Presiden Jokowi itu. “Sampai kapan BPJS Ketenagakerjaan siap bekerja, jangan jalan di tempat dan masih belajar baca peta. Dengan kepesertaan yang ada saat ini kinerja rekrutmen kepesertaan dan pelayanan klaimnya belum baik. Bagaimana peserta sudah naik. Fasilitas operasional BPJS Ketenagakerjaan VIP tapi kerjanya ekonomi,” pungkasnya.***RF
