Dejurnal.com, Bandung – Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih H. Dadang Suryana menyesalkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bandung yang memberi pernyataan ke media, dan berkoordinasi dengan Disperkimtan terkait kondisi rumah salah satu warga Desa Rahayu yang tidak layak huni tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu ke pemerintah tingkat RT/ RW atau desa.
Saat salah satu anggota dewan dari Fraksi PDI P itu melaksanakan reses di salah satu desa di Kecamatan Katapang, ia memberikan keterangan pada Dejurnal.com bahwa dirinya merasa terenyuh dengan kondisi rumah salah satu warga Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih yang ditemuinya pada titik reses sebelumnya karena kondisinya yang tak layak huni.
Dejurnal saat itu bertanya, apakah anggota dewan tersebut sudah mengklarifikasi ke pemerintah setempat mengenai kemungkinan rumah warga tersebut sudah atau belum diajukan program rutilahu. Anggota dewan tersebut bilang bahwa dirinya tidak tahu rumah tersebut sudah diajukan atau belum oleh pihak desa. Ia mengaku saat itu juga hanya langsung menelepon pihak Disperkimtan untuk mendapat prioritas perbaikan rutilahu.
Kepala Desa Rahauyu H. Dadan Suryana menyebut, rumah tersebut sudah beberapa kali diajukan untuk diperbaiki, baik oleh Dana Desa, maupun dari Dana Raksa Desa Disperkimtan. Namun tidak disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena KTP-nya bermasalah dalam artian status pekerjaannya sebagai wiraswasta.
“Kami bukan tidak mengajukan, tapi tidak disetujui BPD karena sebagai wiraswasta,” kata H. Dadang Suryana kepada Dejurnal.com di Rahayu, Sabtu (7/8/2021).
Keinginan H. Dadang, dewan itu mengklarifikasi dulu sebelum memberi pernyataan ke media. “Kalau memang sudah jelas rumah tersebut tidak diperhatikan silahkan, itu bagus mau di-up ke media mana pun juga. Tapi ini kan tidak. Kaya yang tidak kenal saja ke Kepala Desa Rahayu,” imbuhnya.
Ia menambahkan, sejak seminggu ini rumah tersebut sudah diperbaiki dengan anggaran swadaya masyarakat. “Saya inginnya anggota dewan yang terhormat, kalau benar ingin memperhatikan masyarakat tapi tidak punya anggaran sendiri atau pribadi ya berunding. Seperti saya, tidak ada anggaran pribadi ya berunding dengan masyarakat, bagaimana baiknya. Sekarang kan sudah diperbaiki, ” katanya.***Sopandi
