Oleh : Y. Sitorus *)
Adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan pihak Manajemen Bank Jabar Banten (BJB) atas pemblokiran dana nasabah secara sepihak, sudah lama terendus khususnya terhadap Nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para guru di wilayah kerja Kabupaten Garut, kini mulai terkuak. Dimana sebelumnya sempat jadi temuan Tim Satgas Saber Pungli dan menjadi pembahasan dengan Gubernur Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di Kabupaten Garut sendiri, informasi yang diterima penulis ada pulahun ribu ASN dan Guru, diduga telah jadi korban, selama ini diam karena ketidak berdayakan atas Dana Kredit Para ASN dan Guru yang diajukan harus terpotong dan diblokir oleh pihak BJB. Padahal sejatinya uang tersebut masuk kedalam kewajiban yang harus dibayarkan dan dikenakan bunga tiap bulannya.
Fakta itu ditemukan saat ada beberapa ASN dan guru di lingkup Pemda Kabupaten Garut meminta advokasi ke salah satu LSM – GFAST terkait adanya Pemblokiran Dana Kredit para ASN dan Guru khususnya di Garut. LSM GFAST diminta mengadvokasi sekitar 110 nasabah, dengan varian dana dari Rp 8 juta sampai Rp 15 juta.
Apapun alasannya pihak BJB Garut, hemat penulis dipandang telah melanggar aturan dan bisa dikatagorikan pungli serts bisa masuk tindak pidana korupsi.
Pemblokiran Dana Kredit oleh BJB dengan alasan karena kepercayaan itu tidak mendasar, karena Pihak BJB hanya berdasar kepada kontrak kerjasama dengan Pemda Kabupaten Garut, dengan Surat Keputusan Bupati Garut yang bernomor 900/KEP.1298 BPKAD/2019 Tentang Penunjukan PT. Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK ( BJB) Pengelola Kas Umum Daerah, sementara sistem penggajian para ASN bersumber dari Keuangan Daerah. Bagaimanapun dari sisi ini pihak BJB Garut sangat diuntungkan sekali.
Kasus seperti ini sudah pernah bergulir sejak tahun 2018, bahkan Pihak BJB telah meminta maaf namun sangat disayangkan tidak menjadi efek jera malah menjadi-jadi, ini dikibatkan dari lemah funishmen.
Dalam konteks ini, pihak BJB sudah tidak ada alasan lagi, karena sudah diketahui Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas Saber Pungli, dan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, artinya ini sudah masuk pelanggaran berat, apa yang telah dilakukan oleh Pihak BJB telah melanggar Peraturan OJK, berdasarkan pasal 53 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi administrasi, denda kewajiban.
Namun rupanya, Pihak BJB terkesan tidak mengindahkan apa yang telah disampai Tim Satgas Saber Pungli dan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 26/10/2018 lalu.
Di Kabupaten Garut sendiri, jumlah ASN/PNSD yang diketahui penulis ada sekitar 14.000 lebih artinya jika diasumsi rata rata Rp 11.500.000 per ASN yang menjaminkan SK terkena Pemblokiran Dana Kredit 1 bulan anggsuran 1×11.500.000×14.000 = Rp 102.800.000.000, belum lagi dengan Pinjaman Sertifikasi Pemblokiran Dana Kredit bisa 3 bulan angsuran terblokir kalau diasumsi dengan rata rata 3x 3.000.000×14.000 = Rp 126.000.000.000.
Ini jelas sebuah angka yang fantastis dan terendap di BJB selama jangka waktu meminjam dan menguntungkan pihak BJB, dimana mereka para ASN dan Guru tetap saja harus membayar pokok dan bunga serta admin royal fee ke keuangan SKPD.
Berdasarkan persfektif hukum, ini jelas sudah masuk dalam ranah Tindak Pidana Korupsi sebagaimana UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Sikap yang ditunjukan oleh Pihak BJB yang sudah tidak mengindahkan OJK, Tim Satgas Saber Pungli, Gubernur Jawa Barat.
Sudah seyogyanya jika Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) bisa segera turun tangan ke Garut untuk menyikapi hal ini jika tak mengindahkan OJK, Tim Satgas Saber Pungli dan Gubernur Jawa Barat.(*)
*) Penulis Wakil Ketua AMMNI Kabupaten Garut
