Dejurnal.com, Garut – Pertemuan beberapa ormas, LSM dan para aktifis Kabupaten Garut di RM Kampung Muara Sunda yang dimotori Ormas GMBI, Kamis (4/11/2021) lalu ternyata tidak selesai sampai disitu, namun kemudian membentuk aliansi yang dinamakan Rakyat Garut Menggugat (Ragam).
Aliansi ini rencananya bakal menggelar aksi moral guna mendorong DPRD Kabupaten Garut membentuk pansus untuk menyikapi kinerja Pemerintah Kabupaten Garut yang dianggap telah gagal.
“Rencananya, aksi moral ini akan kami gelar pada hari Kamis, tanggal 11 Nopemver 2021 dengan menurunkan massa sekitar 3.000 orang,” jelas Koord. Ragam yang juga Ketua Ormas GMBI Kabupaten Garut, Ganda Permana, di Kedai Kopi Patriot, Senin (9/11/2021).
Menurut Ganda, ada delapan poin yang akan kita sampaikan kepada wakil rakyat terkait gagalnya pemerintahan kabupaten Garut yang dipimpin Rudy-Helmi.
“Delapan poin itu, rendahnya IPM, pengelolaan APBD, terjadinya degradasi lingkungan dan budaya, pelayanan publik yang belum maksimal, kurangnya pembinaan pengelolaan keungan desa, pencegahan dan pengendalian bencana, gagalnya pengelolaaan BUMD dan BLUD serta kecurangan pilkada 2018,” terangnya kepada dejurnal.com.
Selain itu, lanjut Ganda, tim advokasi aliansi pun sedang mempersiapkan beberapa kasus dugaan korupsi untuk disampaikan ke KPK atau Mabes Polri. “Kita semua mewakili masyarakat Garut yang termarjinalkan sedang mempersiapkan hal itu,” ucapnya.
Ganda mengatakan bahwa elemen ormas dan lsm yang telah bergabung kepada aliansi Ragam sudah tercatat sepuluh lembaga yang ikut menandatangani dan sampai sekarang masih ada yang memberi dukungan terhadap gerakan ini.
“Kami sekedar menyampaikan penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama memerintah, kesananya silahkan masyarakat Garut sendiri yang menilai dan merasakan,” ujarnya.
Menurut Ketua GMBI ini, dalam setiap pergerakan pasti ada yang pro dan kontra, namun itu dianggap sebagai sebuah dinamika yang harus dihormati.
“Kita sudah bulat akan menyampaikan hal ini kepada para wakil rakyat dan mendorong agar mereka menggunakan hak-hak legislatif terhadap kinerja eksekutif,” pungkasnya.***Raesha
