Dejurnal.com, Karawang – Kasi Sarana dan Prasarana (Sapras) bidang SD saat ini jadi perbincangan publik dan pemborong, pasalnya karena diduga kuat menjual belikan paket proyek pembangunan sekolah dasar yang dananya bersumber dari dana DAK APBN 2021 puluhan miliar serta diduga berkolusi dengan konsultan perencana dan pengawas AS selaku konsultan langganan Disdikpora Karawang.
Karena sejak tahun 2012 hingga 2021, posisinya sebagai konsultan perencaan dan pengawas Disdikpora tidak pernah tergantikan konsultan lainnya sehingga jadi bahan pergunjingan di kalangan publik dan para pejabat Disdikpora Karawang sendiri.
“Kami menduga ada kolusi antara Kasi Sapras bidang SD, Cece Saprudin dengan AS selaku konsultan perencanaan dan pengawasan proyek DAK,” kata Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosadi S.Ag, Senin petang (1/11/2021).
Menurut Imron, puluhan paket rehab SD yang dikerjakan secara penunjukan langsung (PL) maupun LSPSE, diduga kuat telah diperjual belikan oleh Kasi Sapras, karena sejak proyek tersebut digelar hingga rampung dikerjakan masih menyisakan persoalan karena masih ada pemborong yang tidak kebagian paket pekerjan sehingga gigit jari.
“Dan yang paling memprihatinkan, Kasi Sapras selaku PPTK tidak sejalan dan kerap melawan kepada Kabid selaku atasannya dan sering tidak masuk kantor dengan berbagai alasan sehingga menghambat pelayanan dibidang pendidikan dasar, kasihan bu Yani Kabid hanya kebagian masalahnya saja sedangkan awalnya yang berhubungan langsung dengan pemborong,” ungkapnya.
Dikatakan Imron, perilaku buruk Kasi Sapras, sudah bukan rahasia lagi di kalangan Disdikpora, namun tidak pernah mendapat tindakan apapapun dari Kadisdikpora.
“Entah ada apa keduanya, sehingga tidak bergeming sama sekali, termasuk dengan konsultan AS, kemungkinan mereka sudah berkolusi sehingga tidak pernah ada perusahaan konsultan selain AS di Disdikpora Karawang.
Ketua KMG menduga ada kolusi dan upeti dari AS sehingga tidak ada CV atau perusahaan konsultan perencanaan dan pengawasan lainnya yang masuk jadi mitra Disdikpora Karawang dalam proyek DAK puluhan miliar.
“Kita akan pantau terus dan menggandeng APH hingga seluruh proyek selesai apakah kontruksinya bangunannya berkualitas apa bokbrok,” ungkap Imron.
Sementara itu Kasubag Keuangan Disdikpora Dalip menegaskan bahwa AS sudah mencairkan dana konsultan perencanaan DAK bangunan sebesar Rp 200 Juta.
“Itu sudah dicairkan bulan lalu, namun untuk anggaran pengawasan masih dalam proses karena puluhan bangunan rehab ringan dan berat gedung SD belum seluruhnya rampung,” ujarnya.
Dalip mengatakan, selaku Kasubag Keuangan pihaknya tidak percepat pencairan apabila semua berkasnya lengkap. Ia juga membenarkan
soal perilaku Kasi Sapras yang jadi perbincangan publik dan para pejabat Disdikpora serta kerap dikeluhkan para rekanan.
“Banyak rekanan yang datang ke ruangan ini keluhannya sama sulit bertemu dengan yang bersangkutan, namun untuk persoalan lainnya kami tidak dapat menjelaskan karena itu urusan ia dengan mereka,” pungkas Dalip.
Data yang dihimpun Dejurnal.com, sebanyak 920 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Karawang rusaj.
Banyaknya ruang kelas rusak dengan alokasi anggaran 1 ruang kelas itu membutuhkan dana sebesar Rp 100 juta per ruang kelas, jadi kalau dihitung dari jumlah sekolah yang rusak itu membutuhkan kisaran anggaran sekitar Rp 92 miliar, penyelesaian ruang kelas rusak direncakan rampung hingga tahun 2024, sesuai target RPJMD kepemimpinan Cellica- Aep.
Kalau dihitung dari 920 ruang kelas untuk diperbaiki dibagi 4 tahun itu hingga tahun 2024 sekitar 230 ruang kelas atau sekitar 23 milliar anggaran yang dibutuhkan pertahun dengan APBN.
Dikabarkan Disdikpora telah mengajukan 72 ruang kelas untuk diperbaiki di Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2022, sedangkan 72 ruang kelas di APBD tahun 2022 sudah diusulkan ke Dinas PUPR 300 ruang kelas, dengan dana APBD 2 tahun 2022.***RF