Dejurnal.com, Cianjur – Jual beli tanah berikut bangunan rumah yang dilakukan Haji Aceng kepada Haji Asep dilanjutkan dengan penguasaan lahan dan bangunan oleh pembeli yaitu Haji Asep.
Haji Asep merasa mempunyai hak atas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, karena membeli dari Haji Aceng meskipun tanpa kwitansi pembelian, adapun alamat tanah beserta bangunan berada di Kp. Songgom Desa Mekarwangi Kec. Warungkondang Kab. Cianjur dengan sertifikat An. Solihat sebagai pemilik yang syah.
Hal tersebut di atas disampaikan oleh Kuasa Hukum dari pihak pemilik sertifikat tanah Solihat, Reni Setiawati, SH. MH yang kemudian menilai, kliennya Solihat sebagai pemilik syah tanah sesuai nama di atas sertifikat merasa paling di rugikan atas peristiwa tersebut.
“Akibat dari peristiwa hukum tersebut ada pihak yang sangat di rugikan dalam hal ini Ibu Solihat, klien saya yang tidak tahu apa-apa terpaksa harus merelakan rumahnya, dan selama 6 tahun di klaim serta di kuasai secara tidak syah oleh pihak lain,” tegasnya, (3/1/2022).
Reni Setiawati menegaskan, peristiwa penguasaan lahan berikut bangunan ini menurutnya tidak syah di mata hukum, demi keadilan saya bersama rekan-rekan akan memperjuangkan agar lahan beserta bangunannya di kembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Ibu Solihat beserta keluarganya.
“Rasa kemanusiaan saya tersentuh mengingat klien saya sedang sakit-sakitan di tambah secara ekonomi saat ini sedang tidak beruntung,” ujarnya.
Kuasa hukum yang akrab dipanggil madam ini pun membeberkan kronologi peristiwa.
“Berawal dari meninggalnya Alm. H. Amin suami dari Ibu Solihat pemilik tanah yang syah sesuai yang tertera di sertifikat, sepeninggal Alm. suaminya Ibu Solihat dan Keluarga tak berani tinggal di rumah yang kini bersengketa, saat itu anaknya masih kecil-kecil pasalnya rumah yang mereka tinggali pernah kebobolan maling 2 kali, hal itulah yang membuat Solihat tak berani tinggal di rumah miliknya dia lebih memilih mengontrak di tempat lain yang lebih padat penduduknya,” bebernya.
Di rumah kontrakanya kesehatan Ibu Solihat mulai terganggu beliau menderita penyakit yang cukup serius tentu membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar, maka beliau dan keluarganya memutuskan untuk menjual sebidang tanah berikut bangunanya untuk keperluan pengobatan, maka muncul lah sosok H. Aceng yang menawarkan diri untuk menjadi mediator penjualan tanah beserta bangunan rumahnya, awalnya klien kami tidak menaruh curiga mengingat H. Aceng Kawan dekat Sepupunya Ibu Solihat, maka di berikanlah sertifikat aslinya kepada H. Aceng untuk keperluan bilamana calon pembeli ingin melihat sertifikat aslinya.
“Kepada klien kami H. Aceng menjanjikan tidak lama lagi akan ada calon pembeli, tunggu punya tunggu jangankan calon pembeli mediator nya pun sudah mulai susah di hubungi,” papar Reni.
Reni melanjutkan, mulai saat itu Klien Kami dan Keluarganya mulai curiga dengan H. Aceng, lalu mendesak pelaku jika tidak ada pembeli sebaiknya kembalikan saja sertifikat aslinya, jelang beberapa hari setelah di desak sana sini akhirnya H. Aceng mengembalikan sertifikat asli kepada Klien Kami, tidak berapa lama setelah setifikat aslinya di kembalikan muncul masalah baru, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku bernama H. Asep mengklaim Kalau Tanah beserta bangunan rumah itu milik dia hasil membeli dari H. Aceng.
“Semenjak kemunculan H. Asep, H. Aceng sama sekali sulit untuk di hubungi hilang entah kemana, keluarganya pun mengaku tidak tahu,” terangnya.
Pada saat yang bersamaan Kuasa Hukum Keluarga Solihat, Reni Setiawati, SH. MH.dan rekan cek lokasi ke lapangan di dampingi Babinsa Desa Mekarwangi Serda Agus dan Babinmas Bripka Chris SH. Juga di saksikan warga setempat, hal itu dilakukan dan di anggap perlu oleh Kuasa Hukum untuk pengambilan langkah hukum selanjutnya
Selanjutnya Reni Setiawati, SH. MH menegaskan dengan memiliki Sertifikat Hak Milik, maka pemilik properti akan memiliki jaminan hukum dan kebebasan untuk mengelola propertinya, Kasus penyerobotan tanah seperti ini bukan barang baru lagi di daerah kita ini. Dalam UU Pokok Agraria pasal 24 telah disebutkan “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.
“Hal inilah yang menjadi landasan Pasal 385 KUHP untuk menindak kasus pidana penyerobotan tanah ” pungkas Reni Setiawati, SH. MH. ***(Ark/Ltb)
