Dejurnal.com, Bandung- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung H. Yanto Setianto meminta Dinas Peoerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat berupaya untuk gencar mensosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat tentang permohonan perizinan via online atau OSS (Online Single Submission).
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Kepala DPUTR yang menganggap keterlambatan proses verifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) itu karena banyak pemohon tidak paham atau gaptek.
“Kalau kepala dinas sudah tahu permasalahannya, bahwa masyarakat masih awan terhadap OSS, atau perizinan via online apa upaya dari dinas, apa dibiarkan saja masyarakat supaya tetap bingung? Itu kan cara kerja yang kurang pas, ” kata H. Yanto di Margahayu, Selasa (26/7/2022).
H. Yanto menilai, PUTR kurang berupaya melakukan sosialisasi atau mengedukasi warga terhadap permasalahan yang dihadapi warga. “Sementara dinas kan punya anggaran, anggarannya juga cukup besar, kenapa tidak ada upaya untuk memintarkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu memberikan cermin yang kurang bagus, juga memberikan peluang kepada calo untuk berperan, sehingga nanti perizinan akan jadi mahal.
“Kita sebagai warga Kabupaten Bandung, khususnya saya di DPRD selaku penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bandung juga tidak mau dicap bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi daerah yang sulit dalam perizinan, ” ujarnya.
Terkait kunjungan kerja PUTR ke Bali, H. Yanto berharap jika hasil kunjungan kerja ke Bali mengahsilkan yang baik maka segera terapka di Kabupaten Bandung.
“Kalau memang ada hasil studi banding di Bali ya terapkan, kalau memang di Bali itu bagus. Kalau masyarakat gapteknya seperti apa, kita harus lihat, ” ujar H. Yanto.
Intinya, sambung H. Yanto justru pelayanan perizinan dengan aplikasi online itu untuk mempermudah dan mempercepat, bukan sebaliknya.
“Jika dengan aplikasi online malahan semakin lambat dan ribet, akhirnya berpengaruh juga tergadapa tidak tercapainya target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ” urai H. Yanto
“Nah, disinilah kalau pentargetan itu harus akurat, ditunjang dengan data, bahkan kalau perlu dari hasil kajian, sehingga pentargetan tidak asal-asalan. DPUTR mentargetkan sekian sementara dari DPRD mentargetkan sekian, tapi dari dinas merasa target sekian terlalu tinggi, akhirnya berleha-leha. Target itu harus disepakati dan harus berdasar, yaitu berdasar kajian. Potensinya berapa targetnya berapa. Jangan sampai target dibuat tapi hanya sekedar gantungan baju, ” pungkas H. Yanto.***Sopandi
