Dejurnal.com, Garut – Para petani di Kabupaten Garut masih menanti lancarnya pasokan pupuk bersubsidi yang belakangan seakan menghilang dari peredaran, jika pun ada pupuk non subsidi harganya melangit.
Hal itu disampaikan salah satu pemerhati kebijakan publik yang juga sebagai Dewan Pembina Forum Komunikasi Masyarakat Antar Desa (FKMAD) Kabupaten Garut, Ade Sudrajat dalam keterangan tertulisnya kepada dejurnal.com, Selasa (27/6/2023).
Baca juga : Humas Polda Jabar : Polisi Amankan 10 Orang Diduga Pelaku Penyalahgunaan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Menurutnya, beberapa waktu lalu PT Pupuk Kujang sebagai produsen pupuk memastikan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat tersedia aman sebanyak 65.326 ton untuk alokasi tahun 2022 sesuai usulan sehingga petani tidak perlu khawatir.
Hal ini disampaikan dengan jelas oleh AVP Region Jabar 3 PT. Pupuk Kujang, Shidarta.
Di samping itu, memperkuat pengawasan pupuk hingga ke tingkat distributor dan kios sesuai Permendag Nomor 15 tahun 2013 yaitu tugas Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk sampai ke Lini IV atau gudang pengecer, adalah kewajiban dari semua pihak terkait.
Terakhir, perwakilan PT. Pupuk Kujang itu berpesan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penjualan pupuk bersubsidi untuk tertib administrasi yakni semuanya dicatat dan dilaporkan, kemudian tertib operasional yaitu menjual pupuk sesuai HET dan menyalurkannya ke petani yang berhak.
Baca juga : Ketua Komisi B Praniko Imam Sagita Mensinyalir Ada Oknum “Bermain” di Balik Kelangkaan Pupuk
“Namun faktanya, distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten Garut tahun 2022 tidak sesuai dengan harapan,” cetus Ade Sudrajat, Selasa (27/6/2023).
Menurut Ade, sampai saat ini pihaknya terus mengawal dan menyelidiki perkembangan dari laporan adanya dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini, yakni Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai pihak yang melakukan Verifikasi dan
Pengawasan langsung.
“Di samping itu selain tidak berpungsinya pengawasan pupuk bersubsidi oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) di Kabupaten Garut ini, ada pihak terlibat lainnya, yang seharusnya ikut bertanggung
jawab atas atas terjadinya dugaan penyelewengan pupuk subsidi ini, yakni Dinas pertanian Kabupaten Garut sebagai pihak yang melakukan Verifikasi lapangan langsung,” ungkap Ade Sudrajat.
Fakta di lapangan, lanjut ia, terjadinya perbedaan transaksi penjualan antara kios pengecer dengan distributor menjadi bukti nyata bahwa Dinas Pertanian Kab. Garut telah abai dalam melakukan tugas
dan fungsi kontrolnya.
“Perbedaan transaksi penjualan antara kios pengecer dan distributor ini disebabkan oleh tumpang tindihnya proses penginputan data laporan penjualan pada aplikasi T-Pubers,” ungkpanya.
Baca juga : Kunjungan ke Bandung, Presiden Joko Widodo Berharap Petani Manfaatkan Pupuk Organik
Perbedaan data laporan penjualan ini disebabkan oleh distributor juga memiliki PIN T-Pubers kios pengecer yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini berakibat pada distributor dengan seenaknya melakukan manipulasi data
penjualan.
“Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai pihak terkait saya rasa harus juga diproses dan dipanggil oleh APH terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi,” tandas Ade Sudrajat.
Apabila APH setempat tidak melakukannya, Ade menegaskan, pihaknya tentu akan melakukan pelaporan kepada pihak yang lebih di atas
“Dengan adanya fakta dan kondisi kelangkaan pupuk subsidi dikalangan para petani ini, sudah sepantasnya para pihak aparat penegak hukum (APH) bergerak cepat turun kelapangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kenapa bisa terjadi kelangkaan pupuk dikalangan petani,” kata dia.
Jika memang terbukti ada pelanggaran maka jangan segan untuk menindak para oknum yang sudah merugikan para petani, dan berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kedepannya.
Sebagai pemerhati kebijakan publik dan sekaligus sebagai dewan pembina dari Forum Komunikasi Masyarakat Antar Desa (FKMAD), Ade mengatakan, pihaknya akan mencari kepastian hukum dan segera akan menindak lanjuti dengan laporan kepada pihak kepolisian ataupun kekejaksaan
bahkan ke KPK dalam laporan langkanya pupuk bersubsidi, serta menuntut agar pengusaha yang nakal yang terindikasi berada berada dibalik kelangkaan pupuk subsidi terlibat segera di seret ke meja hijau.***Red
