Dejurnal.com, Garut – Warga yang melaporkan harta kekayaan pejabat Pemkab Garut yang dinilai janggal karena mengalami kenaikan Rp 2 miliar dalam kurun waktu 1 tahun, kembali menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/09/2023).
Kedatangan warga Garut kali kedua tersebut guna menindaklanjuti pengaduan yang ia sampaikan sebelumnya pada Rabu (06/09/2023) terkait LHKPN Pejabat Pemkab Garut.
“Kemarin sudah mendatangi kantor Gedung Merah untuk kebutuhan kelengkapan berkas yang diminta KPK atas pengaduan terdahulu,” tetang warga Garut yang bernama Ridwan, ketika ditemui dejurnal.com di Gedung DPRD Garut, Jumat (22/9/2023).
Ridwan yang diketahui Koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) ini menyatakan kepuasan atas pelayanan KPK yang respon dan komunikatif atas aduan masyarakat.
“Pelayanan publik KPK sangat luar biasa atas laporan pengaduan masyrakat, jadi setelah saya melakukan pengaduan masyarakat, saya dihubungi pihak KPK sebagaimana pelayanan publik standar KPK, dan saya diminta untuk melengkapi berkas sebagaimana yang diminta sebagai bahan telaahan, sebelum pada proses selanjutnya,” jelasnya.
Ridwan berharap lembaga dan institusi lain dapat mencontoh pelayanan publik dari KPK saat ada masyarakat yang melakukan laporan pengaduan. Ia pun berharap KPK bekerja sebagaimana mestinya, dan dapat menindaklanjuti pengaduan ini ke tahap selanjutnya dengan waktu yang tidak terlalu lama agar segera ada kepastian hukum.
“Pengaduan inikan berawal dari kondisi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Garut yang di sebut Deputi Pencegahan dan Monitoring Pak Pahala Nainggolan, namun Pemkab Garut malah menyisipkan anggaran perjalanan dinas luar negeri yang jumlahnya cukup besar. Dari situ, saya ingin tahu seberapa besar kenaikan LHKPN Pejabat Pemkab Garut Saat masyarakatnya dilanda Kemiskinan Ekstrem,” terangnya.
Menurut Ridwan, harapannya selaku warga Garut, kondisi masyarakat dengan penyelenggara negara tidak terlalu jauh ketimpangannya.
“Namun, alangkah tercengangnya saya ketika melihat LHKPN Pejabat Pemkab yang naiknya signifikan sementara kondisi masyarakat dalam Kemiskinan Ekstrem. Nah dari sajalah kita lakukan laporan pengaduan,” pungkasnya.***Red
