Dejurnal.com, Garut – Lambatnya terkait penyaluran/pencairan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) di 11 Kabupaten Se – Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Garut ada ratusan desa sebagai penerima, berkaitan hal tersebut yang akhirnya beberapa pihak menyoroti atas adanya keterlamatan pencairan dari Bankeudes TA.2023 (Perubahan).
Padahal begitu jelas dalam surat yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Plh. Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 November 2023, dengan nomor 5275/PMD.05.03/PPD prihal : pemberitahuan penyampaian permohonan keuangan desa. Berkaitan hal tersebut atas dasar menindaklanjuti Surat Edaran dari Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan nomor surat 91/KU.01.BPKAD tanggal 07 November 2023.
Bahkan terkait hal tata cara pengajuan pencairan belanja dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penyetoran pendapatan daerah dan sisa uang persediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, guna mempercepat pencairan bantuan keuangan desa sebagaimana isi dalam surat paling lambat tanggal (08/12/ 2023).
Sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Ir.H.Pupun Saefunudin, Pembina Tingkat I, selaku Plh. Kepala DPMD Prov Jawa Barat, yang ditembuskan kepada Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat, PJ. Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala DPMD, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat, dan terlampir untuk sebelas Kepala DPMD Kabupaten (Kab. Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Indramayu, Subang Majalengka, dan Kab. Pangandaran).
Kekecewaan pun datang dari salah satu Kades di Kabupaten Garut. “kapan cairnya malah sepi belum ada yang realisasi, padahal kewajiban untuk pengusung sudah minta duluan,,bahkan sepengetahuan saya saja ada beberapa Kadea sudah menyetorkan sejumlah uang kepada Oknum tersebut dengan nominal variabel, kalau dihitung sudah puluhan juta sampai ratusan juta “. Ungkapnya.
Sementara menurut Ade Ginanjar selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, saat dihubungi melalui perpesanan whastappnya
“Sepengetahuan untuk Bankeudes itu hanya kewajiban pajak saja,” Jelasnya.
Terkait hal tersebut senada disampaikan Fitri subkor bidang Penataan DPMD Kab. Garut, saat ditemui diruang kerjanya (07/12/2023).
“Ya kait hal tersebut memang benar ada ratusan desa dan itu sudah ada di draf, kapan waktu realisasi tentu disesuaikan dengan penjadwalan di Provinsi, kalau mau secara detail silahkan kepimpinan,”. Ujarnya
Ketika ditanya soal keterlambatan pencairan Bankeudes itu karena adanya rumor kewajiban pada pihak pengusung
“kalo ditanya keterlamabatan sebenarnya tidak ada korerasinya, kita sesuai tupoksi saja, urusan hal itu saya tidak tahu dan saya sudah menyampaikan kepimpinan (Kepala Bidang dan Kepala Dinas), saya hanya melaksanakan sesuai surat dari Provinsi dan hanya sebagai rekordinasi saja tidak lebih,” tegasnya.
Sementara Dedi selaku Kepala Bidang Penataan DPMD Kabupaten Garut, saat dihubungi melalui perpesanan whastappnya mengatakan total Desa 132, jumlah kegiatan 150 dan total Anggaran 51 miliyar,” jawabnya.
Kabid Dedi sempat tercengang ketika mendengar adanya uang setoran malah baiik nanya “Setoran kemana, siapa yang setornya? soal kami hanya menjalakan rekordinasi dan tuppoksi saja,” Tandasnya.***Yohaness
