Dejurnal.com, Bandung – Para Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di wikayah Kabupaten Bandung mengaku merasa kecewa atas pembekuan PK pada 8 Maret 2024 lalu. Pembekuan PK oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, H.Sugianto ini dinilai sepihak.
Bahkan, beberapa Ketua PK dan pengurus menilai, arogansi yang ditunjukan oleh Ketau DPD Golkar Kabupaten Bandung ini akibat stres karena gagal nyaleg DPRD Provinsi.
Ketua PK Kecamatan Banjaran, Supriadi mengaku bingung ketika Katua dan Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bandung
mengundang para ketua PK dan Pengurus pada tanggal 8 Maret 2024 untuk mengumumkan pembekuan PK tersebut.
Supriadi menduga, pembekuan PK ini terjadi karena di TPS tempat Suryadi menyalurkan hak pilihnya hanya 3 suara, sedangkan Agung, Caleg Golkar lainnya 119 suara.
Tak lama setelah pengumunan pembekuan PK, kata Supriadi pada 11 Maret 2024 munculah SK Plt yang menggantikan beberapa Ketua PK. Dengan kejadian ini makin membuat bingung para Ketua PK.
Menurut ketua PK Margahayu, Gugun Hadi Gunawan (korban pembekuan PK) Plt yang diangkat bukan dari unsur pengurus DPD , sedangkan di ART/AD disebutkan bahwa Plt diangkat dari pengurus setingkat lebih tinggi. “Artinya, ketua PK di -Plt oleh pengurus DPD Golkar Kabupaten Bandung, bukan oleh orang yang baru lewat, ” kata Bah Gun panggilan akrab Gugun, Senin (8/4/2024).
PK yang lainnya, Plt Ketua PK Golkar Kecamatan Margaasih juga diangkat orang-orang di luar kepengurusan DPD Golkar Kabupateb Bandung. Begitu pula dialami oleh Ketua PK Majalaya, Soni Wibawa. Ia sangat geram dan sangat kecewa.
Menurut Soni, dengan pengangkatan Plt Ketua PK di beberapa kecamatan, akan berdampak buruk kepada stabilitas politik dan soliditas diantara struktur PD hingga kader,.
“Apalagi jika berlanjut sampai pengkondisian MUSCAM (Musyawarah kecamatan) abal-abal dan ilegal maka akan ada dualisme kepemimpinan yang menjadikan carut marut Partai Golkar di setiap tingkatan. Untuk itu mereka harus bertanggungjawab akan hal ini, ” kata Soni.
Salah seorang pengurus DPD mantan Ketua OC, Deden menerangkan, pada tgl 7 April 2024 Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung dan Sekretaris mengadakan kegiatan Deklarasi dari para ketua PK Plt di DPD Golkar Kabupaten Bandung. Menurutnya hal ini sangat keterlaluan.
“Ketua DPD dan Sekretaris bisa jadi pengurus DPD Golkar Kabupaten Bandung itu melalui proses Musda yang diperjuangkan oleh banyak pihak dan perjuangan rekan-rekan, ” kata Kang Deden panggilan akrab salah seorang yang ikut berkorban tenaga, pikiran, dan biaya untuk menjadikan Sugianto sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung dan Sekretarisnya ini.
Kekecewaan terhadap sikap Sugianto disampaikan pula oleh Ketua PK Cicalengka Abdul Rohim, S.Pd., M . Ia mengaku merasa jengkel dengan H. Sugianto dan Sekretarisnya. Mantan Kepala Desa Babakan Peuteuy/ juga mantan Ketua Apdesi Kecamatan Cicalengka ini berharap agar ada pihak yang bisa menghentikan kegitan Sugianto.
Menurut Abdul Rohim, kegiatan Sugianto ini illegal, melanggar ART/AD Partai dan dapat memperkeruh kondisi Partai yang sedang terpuruk ini.
Ketua Harian DPD Golkar Kabupaten Bandung H. Yanto Setianto, SE.,MM saat di konfirmasi via telepon selulernya, Senin (8/4/2024) terhadap kejadian tersebut mengaku akan investigasi dulu dan berkordinasi dengan berbagai pihak baik rekan-rekan di DPD Golkar Kabupaten Bandung, di DPD Provinsi Jabar dan DPP.
“Insyaallah setelah lebaran, khawatir mengganggu jalannya ibadah syaum,” katanya.
Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, H. Sugianto enggan berkomentar panjang saat dikonfirmasi tentang keadaan tersebut. Via WA ia hanya menyatakan: ” Ga usah direspon, sudah clear sesuai mekanisme internal partai. Aya nu hoyong riweuh di partai itu mah, ” tulis Sugianto via WA. ***Sopandi
