• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Kamis, Agustus 14, 2025
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in Hukum dan Kriminal

Tim Kuasa Hukum Pelapor Politik Uang Pemilu 2024 Kecewa Dengan Hasil Putusan Sidang DKPP RI

bydejurnalcom
Kamis, 19 September 2024
Reading Time: 3 mins read
Tim Kuasa Hukum Pelapor Politik Uang Pemilu 2024 Kecewa Dengan Hasil Putusan Sidang DKPP RI
ShareTweetSend

Dejurnal.com, CIAMIS – Tim kuasa hukum pelapor dugaan money politic pada Pemilu 2024 yang melibatkan Caleg DPR RI Dapil Jabar X dengan perkara nomor : 111-PKE-DKPP/VI/2024, merasa kecewa terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) yang hanya memberikan sanksi peringatan kepada Jajang Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Agustian Efendi, SH., Hj Elit Nurlitasari, SH. MH., Drs. Gatot Rachmat Slamet, SE. SH. dan Yogi Pajar Suprayogi, A.Md. SE. SH. Itu melayangkan Tuntutan Pengadu dalam aduannya kepada DKPP RI yaitu agar Jajang Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Sebelumnya diketahui bahwa Ketua Bawaslu Jajang Miftahudin diduga keras melakukan pelanggaran berat berupa menempatkan keterangan tidak sebenarnya pada status pemberitahuan laporan dugaan tindak pidana politik uang (money politic) yang dibuat tanggal 18 Maret 2024 tetapi ditulis tanggal 15 Maret 2024 secara tanggal mundur (back date).

BacaJuga :

Di Momen 80 Tahun Kemerdekaan RI, Anggota DPRD Ir. Aep Dedi Tingkatkan Dukungan Program Pemerintah

Pemkab Ciamis Targetkan “Zero New Stunting” Lewat Penilaian Aksi Konvergensi 2025

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H.Dadang Suryana Dorong Penguatan Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi

Dalam putusan sidang DKPP RI tanggal 17 September 2024, DKPP RI telah mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian, dengan menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Jajang Miftahudin selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis terhitung sejak putusan ini dibacakan,

DKPP memerintahkan Bawaslu RI untuk melaksanakan putusan paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan, dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pelapor, Agustian menyampaikan bahwa putusan DKPP RI tidak memberikan rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum dengan dengan hanya menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Jajang Miftahudin selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis tersebut.

“Seharusnya DKPP RI dengan tegas menghukum Teradu dengan sanksi peringatan tertulis dan disebutkan dengan tegas selama peringatan berlangsung untuk tidak menjabat sebagai Ketua dan merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis atau tidak melakukan memimpin rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan Bawaslu Kabupaten Ciamis,” ucapnya.

Agustian menegaskan, bahwa sesuai fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terlapor Eti Sumiati menjelaskan bahwa uang tersebut di berikan oleh Mariman dengan nominal Rp. 100.000, untuk dibagikan ke warga, diketahui juga bahwa Eti mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah salah satu calon anggota DPRD kabupaten yang didalamnya terdapat di kartu nama beserta uang secara massif di masa tenang.

“Kami selaku Kuasa Hukum Pelapor merasa sangat keberatan terhadap putusan DKPP RI yang dibacakan pada tanggal 17 September 2024 oleh Majelis Hakim DKPP RI karena putusan tersebut tidak termaktub dengan jelas apa yang dimaksud menjatuhkan sanksi peringatan tersebut,” katanya

Sementara itu, Yogi Pajar Suprayogi menambahkan, berdasarkan fakta persidangan Teradu diduga keras melanggar sumpah jabatan, tidak profesional dan melanggar prinsip asas mandiri dengan cara membuat dan mengumumkan status pemberitahuan laporan politik uang (money politic) di masa tenang pemilu tanggal 18 Maret 2024 yang seharus dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis pada tanggal 15 Maret 2024 sehingga jelas melanggar tahapan bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU RI.

“Seharusnya DKPP RI memberikan sanksi yang berat dengan memberikan putusan terhadap Teradu dengan menghukum Teradu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis,” ujarnya

“Jika tidak ditindak dengan tegas dan diberikan hukuman berat kepada Teradu maka diduga oknum tersebut akan mengulang perbuatan yang serupa dikemudian hari sehingga dapat berakibat merendahkan citra Bawaslu RI di masyarakat,” tambahnya.

Yogi mengungkapkan jika sampai saat ini masih ada aduan lainnya kepada DKPP RI terhadap Sdr. Jajang Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu RI.

“Kami yakin Teradu diduga keras tidak akan dapat fokus dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini,” katanya.

Kuasa Hukum lainnya, Gatot Rachmat Slamet pun mempertanyakan bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Pengadu yang terkait dengan pelanggaran Kode Etik, menurutnya telah melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu

“DKPP RI memang sudah mengabulkan putusan Pengadu tentang sanksi Kode Etik terhadap Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis tetapi hanya berbunyi memberikan peringatan saja sebagian petitum yang lainnya belum dikabulkan,” terangnya.

Gatot merasa putusan tersebut sangat tidak jelas dan sangat mengecawakan pihak Pengadu.

“Kita lihat langkah Bawaslu RI dalam 7 hari kedepan dalam mengambil putusan berat terhadap Teradu atas putusan DKPP RI, apakah akan sesuai dengan Petitum Aduan Pengadu?” Ucapnya.

Di akhir, Hj Elit Nurlitasari turut menambahkan, bahwa putusan yang disampaikan dianggap tidak final tetapi berupa putusan rekomendasi. Hal tersebut seolah hanya memberitahukan kepada Bawaslu RI bahwa Jajang terbukti dan melanggar Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum RI untuk putusan hukumannya diserahkan kepada Bawaslu RI.

“Jadi kita masih harus memberikan surat dan bukti-bukti ke Bawaslu RI dengan jangka waktu 7 hari kerja. Kami jelas kecewa denga apa yang diputuskan DKPP RI, karena DKPP RI hanya merekomendasikan ke Bawaslu RI aja. Harusnya kan disebutkan jelas sanksi peringatan yang diberikannya,” tegasnya

Kuasa Hukum Pengadu berharap pihak Bawaslu RI dapat memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap Jajang Miftahudin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan memberhentikannya secara tidak hormat sebagai Ketua maupun Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis.

“Jika tidak, itu akan menjadi preseden buruk bagi Bawaslu RI. Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis harus diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik,” pungkasnya.(Nay)**

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Siswa SD/MI Kabupaten Ciamis Sudah Siap Laksanakan ANBK Oktober Nanti.

Next Post

Rapat Paripurna DPRD Garut Bahas Rancangan Anggaran Perubahan 2024

Related Posts

Pesta Siaga Pramuka Ciamis Bentuk Karakter dan Kepemimpinan Anak Sejak Dini
deNews

Pesta Siaga Pramuka Ciamis Bentuk Karakter dan Kepemimpinan Anak Sejak Dini

Kamis, 14 Agustus 2025
Peringatan HUT RI ke 80 Kecamatan Ciwidey Dipusatkan di Lapang Desa Lebakmuncang, Camat Nardi : Pawai Alegoris dan Gelar Seni Budaya
Budaya

Peringatan HUT RI ke 80 Kecamatan Ciwidey Dipusatkan di Lapang Desa Lebakmuncang, Camat Nardi : Pawai Alegoris dan Gelar Seni Budaya

Kamis, 14 Agustus 2025
Pemkab Bandung Gelar Bimtek  Antikorupsi Kerja Sama dengan KPK
deNews

Pemkab Bandung Gelar Bimtek Antikorupsi Kerja Sama dengan KPK

Kamis, 14 Agustus 2025
Di Momen 80 Tahun Kemerdekaan RI, Anggota DPRD Ir. Aep Dedi Tingkatkan Dukungan Program Pemerintah
Legislator

Di Momen 80 Tahun Kemerdekaan RI, Anggota DPRD Ir. Aep Dedi Tingkatkan Dukungan Program Pemerintah

Rabu, 13 Agustus 2025
Pemkab Ciamis Targetkan “Zero New Stunting” Lewat Penilaian Aksi Konvergensi 2025
deNews

Pemkab Ciamis Targetkan “Zero New Stunting” Lewat Penilaian Aksi Konvergensi 2025

Rabu, 13 Agustus 2025
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H.Dadang Suryana  Dorong Penguatan Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi
Legislator

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H.Dadang Suryana Dorong Penguatan Peran Keluarga dalam Pencegahan Korupsi

Rabu, 13 Agustus 2025

ADVERTISEMENT

DeepReport

Resonansi : Tak Ada Pemotongan TPG, Betapa Bahagianya Para Guru

Kamis, 1 Juli 2021

Potongan Zakat TPG 2,5 Persen Tak Harus Jadi Riak, Jika Disdik Garut Sosialisasi Sempurna

Rabu, 28 April 2021

KabarDaerah

Garut Krisis Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan : Ini Krusial, Harus Tuntas Jika Pendidikan Mau Bermutu

Senin, 4 Oktober 2021
Foto : keadaan pasar manis Ciamis pasca lebaran . Kamis (10/04/2025)

Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Manis Ciamis Mulai Turun Usai Lebaran, Pedagang dan Pembeli Sama-Sama Lega NU

Jumat, 11 April 2025

Pengurus Karang Taruna Kelurahan Ciamis Resmi Dilantik

Jumat, 17 Januari 2025
Anggota DPRD dari F PKB H. Uya Mulyana (3 dari kiri) dan Kepala Desa Cigondewah Hilir Syai'ul Huda ( paling kanan) berpose seusai reses. (Sopandi/dejurnal.com)

Reses Anggota F PKB di Cigondewah Hilir, H. Uya Jelaskan Kenapa Banyak Guru Ngaji Undur Diri

Rabu, 27 Juli 2022
Foto : pelayanan Disdukcapil Ciamis di hari pertama libur lebaran

Keren, Libur Pertama Lebaran Disdukcapil Ciamis Buka Pelayanan

Jumat, 28 Maret 2025

Jelang Pengukuhan, IWO Kabupaten Sukabumi Tekankan Anggota Produktif Dalam Karya Jurnalistik

Minggu, 6 September 2020

Kanal

  • Budaya
  • BumDesa
  • deBisnis
  • deEdukasi
  • deHumaniti
  • deNews
  • dePolitik
  • dePraja
  • deSport
  • deWisata
  • GerbangDesa
  • Hukum dan Kriminal
  • Kalam
  • Legislator
  • Nasional
  • OpiniKita
  • Parlementaria
  • Regional
deJurnal.com

PT. MEDIA PANTURA GROUP
Jalan Raya Rawadalem Blok Bunga Rangga
Balongan - Indramayu
Email : redaksi.dejurnal@gmail.com

Dapur Redaksi :
Jl. Mekar Biru II No. 56 Cileunyi - Bandung

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Karir

© 2025 deJURNAL.com. Allright Reserved.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste