Dejurnal.com, Garut – Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah tentunya menjadi keberkahan dan momen tersendiri, bagi 385 desa di Kabupaten Garut dengan telah salurnya dana desa tahap satu Tahun Anggaran 2025. Tentunya itu sebagai bentuk pencapaian prestasi dan pelayanan publik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Garut merupakan penerima dana desa terbesar kedua se – Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor, dengan anggaran Rp.496.307.703.000. Dari total 421 desa, dana desa sudah salur 385 desa dan hanya tersisa 36 desa yang belum salur dikarenakan kurang lengkap persyaratan administrasi pencairan atas DD Tahap I TA. 2025. Penyaluran dana desa ini menjadi yang tercepat se-Jawa Barat
“Dari total 421 Desa di Kabupaten Garut, sudah salur 385 Desa, tinggal 36 Desa, dinyatakan belum lengkap persyaratan administrasi pencairan DD Tahap I TA. 2025, merujuk Peraturan Bupati Garut Nomor : 216 Pasal 7 Ayat ( 3 ) huruf ( P ) Tahun 2023, serta Keputusan Menteri Desa ( Kepmendes ) Nomor : 3 Tahun 2025,” ujar Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Garut.
Kendati dana desa tahap 1 sudah salur di akhir bulan ramadhan, bukan berarti untuk kepentingan lebaran karena alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui BUMDes dan kegiatan ini pun bertujuan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif.
“Sesuai Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025, minimal 20 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan,” tegas Kabid Pemdes di sela-sela kegiatan kegiatan pembinaan sekaligus pengawasan terkait penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Aula Kantor BJB Garut.
Menurut Idad, pihaknya melakukan pembinaan dan pengawasan, khususnya terkait penyertaan modal BUMDes bersamaan dengan disalurkannya dana desa kepada 385 desa dengan dua tahap.
“Kami telah mengundang para Ketua BUMDes guna memastikan unit usaha telah siap beroperasi ketika Dana Desa ditransfer ke rekening BUMDes, tahap pentama penyaluran dana desa kepada 207 desa dan beberapa hari sebelum lebaran 178 desa,” terangnya.
Idad berharap dengan adanya penyertaan modal ini, mendorong BUMDes untuk berperan dalam ketahanan pangan dan mendukung program makan bergizi gratis di desa. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda, misalnya satu desa memproduksi beras, sementara desa lain memiliki peternakan ayam.
“BUMDes harus mampu mengelola potensi ini agar menghasilkan keuntungan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD),” jelas Idad.
Ia juga berharap agar pengurus BUMDes memahami aspek administrasi dan regulasi dengan baik.
“Jika dirata-rata, penyertaan modal 20 persen dari Dana Desa mencapai sekitar Rp 200 juta per desa. Dana ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Kami berharap BUMDes mampu memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan warga desa,” pungkasnya.***Yo
