Ciamis, deJurnal,- Menanggapi ramainya publik serta aksi warga menanam pohon pisang dan singkong di badan jalan rusak Dusun Cikatomas, Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
Kepala Desa Handapherang, Tantan Sontani, SH, memberikan penjelasan terbuka terkait alasan belum terealisasinya perbaikan jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Ditemui di ruang kerjanya hari Senin (12/1/2026) Tantan menjelaskan kondisi tersebut bukan disebabkan pembiaran oleh pemerintah desa, melainkan akibat keterbatasan anggaran serta mekanisme perencanaan pembangunan desa yang harus mengikuti skala prioritas dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Diungkap Tantan seluruh program pembangunan desa, termasuk infrastruktur jalan lingkungan, disusun melalui proses Musyawarah Desa (Musdes) dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh masyarakat, serta lembaga desa lainnya.
Menurut Tantan, dalam tata kelola pemerintahan desa, setiap usulan pembangunan tidak dapat langsung direalisasikan secara bersamaan.
Pemerintah desa wajib menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan keuangan desa serta kebijakan penggunaan dana desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“RAPBDes itu masih bersifat perencanaan, belum seluruhnya bisa langsung direalisasikan. Semua kegiatan harus mengikuti tahapan dan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran desa,” ujar Tantan.
Lebih lanjut Tantan menuturkan pada tahun anggaran 2026, penggunaan dana desa telah diatur dalam delapan prioritas kebijakan sesuai regulasi.
“Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah desa juga diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk program nasional, seperti penanganan stunting, Program Strategis Nasional (PSN), serta program prioritas lainnya yang berdampak pada penyesuaian rencana pembangunan di tingkat desa,” tuturnya.
Meski demikian, Tantan mengatakan pembangunan infrastruktur di Desa Handapherang tetap berjalan. Dana desa sebelumnya telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, di antaranya pembangunan jalan lingkungan sepanjang 117 meter dengan anggaran sekitar Rp98 juta, pembangunan saluran drainase di dua titik, serta sejumlah kegiatan fisik lainnya dengan total anggaran puluhan juta rupiah.
“Sebagian besar proyek telah rampung, meskipun masih terdapat satu titik pekerjaan yang belum terselesaikan akibat keterbatasan waktu dan anggaran,” imbuhnya
Terkait munculnya aksi protes warga, Tantan menyatakan pihaknya memahami aspirasi dan kekecewaan masyarakat. Ia menilai penyampaian pendapat merupakan hak warga dalam sistem demokrasi, namun berharap aspirasi tersebut tetap diiringi dengan pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan desa.
“Kami tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan. Aspirasi masyarakat adalah bagian dari kontrol sosial. Namun, kami juga berharap ada pemahaman bersama mengenai aturan, tahapan, dan keterbatasan anggaran desa,” katanya.
Untuk mencegah kesalahpahaman, Tantan mendorong peran aktif RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan transparan.
Ke depan, Pemerintah Desa Handapherang berkomitmen untuk terus memperkuat sosialisasi, mengoptimalkan forum musyawarah, serta membuka peluang swadaya masyarakat dan kerja sama dengan pihak ketiga guna mempercepat pemerataan pembangunan desa.
“Setiap keputusan pembangunan lahir dari musyawarah. Pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi masyarakat, sesuai aturan dan kemampuan yang dimiliki,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
