Dejurnal.com, Garut — Persoalan kapasitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di daerah tersebut menghadapi tekanan pelayanan akibat keterbatasan tempat tidur, sementara jumlah pasien yang membutuhkan penanganan terus menjadi tantangan bagi rumah sakit.
Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi dan peninjauan langsung yang dilakukan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, bersama Dewan Pengawas RSUD, Kepala BPKAD Kabupaten Garut, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (28/9/2026).
Yudha menilai kondisi tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan keuangan internal rumah sakit. Menurutnya, Pemkab Garut harus turun tangan secara lebih serius melalui kebijakan anggaran, terutama untuk membangun fasilitas yang memang dibutuhkan masyarakat.
“Pemkab Garut harus berdarah-darah membenahi RSUD dr. Slamet. Artinya, harus ada upaya maksimal dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, karena ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Yudha.
90 Pasien di IGD, Keterbatasan Bed Jadi Alarm Serius
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi IGD. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Yudha dalam kunjungan tersebut, jumlah pasien di IGD disebut mencapai sekitar 90 orang, sementara kapasitas ruang yang tersedia terbatas.
Situasi itu dinilai menjadi gambaran adanya tekanan terhadap sistem pelayanan rumah sakit.
Yudha mengatakan, salah satu penyebab pasien menumpuk di IGD adalah terbatasnya ruang rawat inap. Pasien yang secara medis membutuhkan perawatan lebih lanjut membutuhkan kamar, sementara ketersediaan tempat tidur belum mampu sepenuhnya mengimbangi kebutuhan.
“Kondisi IGD saat ini sangat memprihatinkan. Seperti yang disampaikan Direktur RSUD, pasien di IGD mencapai 90 orang, padahal kapasitasnya sangat terbatas. Ini terjadi karena kurangnya ketersediaan ruang rawat inap,” ujar Yudha.
Persoalan tersebut menjadi penting karena IGD pada dasarnya merupakan pintu pelayanan bagi pasien dalam kondisi kegawatdaruratan. Ketika kapasitas ruang rawat inap terbatas, alur perpindahan pasien dari IGD menuju ruang perawatan dapat ikut terdampak.
Kebutuhan 2.900 Bed, Kabupaten Garut Baru Punya Sekitar 1.000-an
Yudha juga menyoroti kesenjangan antara kebutuhan tempat tidur dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut.
Ia menyebut kebutuhan ideal tempat tidur di Kabupaten Garut mencapai sekitar 2.900 unit. Sementara itu, ketersediaan di berbagai fasilitas kesehatan di daerah tersebut baru berada di kisaran 1.000-an bed.
Untuk RSUD dr. Slamet sendiri, saat ini disebut tersedia sekitar 383 bed.
Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan kapasitas pelayanan yang tidak sederhana.
Menurut Yudha, persoalan tersebut harus dilihat sebagai pekerjaan bersama pemerintah daerah. Sebab, apabila kebutuhan tempat tidur tidak diimbangi dengan pertumbuhan kapasitas fasilitas kesehatan, tekanan pelayanan berpotensi terus terjadi.
Tambah 80 Bed, Tapi Jangan Hanya Tambah Angka
Ada rencana penambahan 80 bed melalui dukungan Kementerian Kesehatan. Jika terealisasi, kapasitas RSUD dr. Slamet akan meningkat dari sekitar 383 menjadi 463 bed.
Namun Yudha mengingatkan agar penambahan tersebut tidak berhenti pada penambahan jumlah tempat tidur secara administratif.
“Bed itu bukan hanya tempat tidur. Harus ada ruangan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, fasilitas pendukung dan sistem pelayanan yang mampu mengoperasikannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah ruangan lama yang dinilai masih memiliki kemungkinan untuk dioptimalkan.
Menurutnya, Pemkab bersama manajemen RSUD perlu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh ruangan dan aset yang dimiliki. Ruang yang masih memungkinkan untuk direhabilitasi dan difungsikan kembali harus dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi.
Cath Lab: Jangan Sampai Pasien Jantung Terus Keluar Garut
Sorotan berikutnya menyangkut kebutuhan Catheterization Laboratory (Cath Lab).
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan RSUD dr. Slamet dalam menangani pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan tindakan intervensi tertentu.
Yudha menyebut pasien dengan kondisi jantung tertentu masih harus dirujuk ke luar daerah karena fasilitas tersebut belum tersedia di RSUD dr. Slamet.
“Banyak pasien serangan jantung dari Garut yang akhirnya dirujuk ke Bandung karena kita belum memiliki Cath Lab. Harapan kami, tindakan jantung bisa dilakukan di sini,” katanya.
Bagi Yudha, persoalan ini bukan hanya menyangkut kelengkapan fasilitas rumah sakit, tetapi juga berkaitan dengan kecepatan pasien mendapatkan pertolongan.
Ia bahkan menyinggung pengalaman Bupati Garut yang beberapa waktu lalu mengalami serangan jantung sebagai ilustrasi mengenai pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.
“Bahkan Bupati sendiri beberapa waktu lalu mengalami serangan jantung. Seandainya kita punya Cath Lab, beliau tidak perlu dirujuk ke luar daerah. Harapan kami, operasi jantung bisa dilakukan di sini,” ungkapnya.
Meski demikian, keberadaan Cath Lab tentunya harus disertai kesiapan tenaga spesialis, sistem kegawatdaruratan, peralatan penunjang, pembiayaan operasional dan standar keselamatan pasien.
Jangan Biarkan APBD Kalah oleh Keterbatasan Fasilitas Kesehatan
Yudha meminta Pemkab Garut menjadikan penguatan RSUD sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ia mendorong agar APBD digunakan untuk membiayai kebutuhan strategis yang tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh pendapatan operasional rumah sakit.
Menurutnya, RSUD tidak seharusnya dipaksa menggunakan pendapatan operasionalnya untuk menanggung seluruh kebutuhan pembangunan fisik.
“Kalau pendapatan RSUD dipaksa untuk membangun gedung, kasihan nanti yang berkurang adalah anggaran pembelian obat dan bahan medis habis pakai. Maka intervensi APBD dari pemda sangat diperlukan agar RSUD lebih leluasa memperbaiki pelayanan,” tegas Yudha.
Ia juga menyebut kemungkinan pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan, termasuk DBHCHT, untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan.
Jangan Hanya Bangun Gedung, Pelayanan Juga Harus Berubah
Bagi Yudha, pembenahan rumah sakit tidak cukup hanya dengan membangun gedung dan membeli alat kesehatan.
Sikap serta pola pelayanan tenaga kesehatan juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Ia menyambut baik rencana pelatihan Service Excellent bagi petugas RSUD dr. Slamet.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak hanya membutuhkan obat dan tindakan medis. Mereka juga membutuhkan komunikasi yang baik, informasi yang jelas, sikap ramah, serta perlakuan yang manusiawi.
“Kami ingin ada perubahan mindset. Gestur dan bahasa tubuh petugas harus mencerminkan sikap melayani. Dengan komunikasi yang efektif antara manajemen dan SDM, serta keterbukaan terhadap keluhan masyarakat, kami optimistis pelayanan di RSUD dr. Slamet akan semakin optimal,” pungkasnya.
Pertaruhan Pelayanan Kesehatan Garut
Sorotan DPRD tersebut pada akhirnya menempatkan RSUD dr. Slamet dalam sebuah persoalan yang lebih besar: sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan fasilitas kesehatan tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat.
IGD yang disebut menampung sekitar 90 pasien, ketersediaan sekitar 383 bed di RSUD, kebutuhan ideal sekitar 2.900 bed di tingkat kabupaten, rencana penambahan 80 bed, hingga kebutuhan Cath Lab merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perencanaan dan keputusan anggaran secara serius.
Pertanyaannya bukan semata-mata berapa banyak gedung yang akan dibangun atau berapa banyak bed yang akan ditambahkan.
Yang jauh lebih penting adalah apakah penambahan fasilitas tersebut mampu membuat pasien lebih cepat mendapatkan kamar, lebih cepat mendapatkan tindakan medis, lebih sedikit dirujuk keluar daerah ketika layanan tersedia secara aman di Garut, dan mendapatkan pelayanan yang lebih manusiawi.
Karena itu, desakan Yudha agar Pemkab Garut “berdarah-darah” membenahi RSUD dr. Slamet menjadi pesan politik anggaran yang cukup jelas: pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti pada angka dalam dokumen APBD, tetapi harus terlihat dampaknya di ruang IGD, ruang rawat inap, ruang tindakan, hingga pada pengalaman pasien ketika mendapatkan pelayanan.
Kini, publik menunggu sejauh mana pemerintah daerah menerjemahkan persoalan tersebut ke dalam kebijakan, anggaran, pembangunan fasilitas, dan peningkatan mutu pelayanan yang benar-benar terukur.***Willy/Deri Acong
