Dejurnal.com, CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital Tahun 2026 sebagai bagian dari pengukuran terhadap penerapan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang ULP Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, memimpin langsung pemaparan dalam tahapan evaluasi tersebut.
Di hadapan tim penilai, Andang menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus diarahkan pada manfaat yang nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Ciamis dengan wilayah yang cukup luas menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital.
“Pemanfaatan teknologi digital ini sangat mengefektifkan dan memberikan kemudahan akses layanan, mengingat wilayah Kabupaten Ciamis yang begitu luas,” ujar Andang.
Ia mengatakan, evaluasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sistem atau aplikasi digital. Pemkab Ciamis juga perlu menunjukkan bukti penerapan serta dampak dari berbagai upaya digitalisasi yang telah berjalan di lingkungan perangkat daerah.
Berbagai eviden yang disiapkan menjadi bahan klarifikasi dalam proses interviu, sekaligus gambaran mengenai kondisi tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Ciamis.
Andang juga melihat digitalisasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Pemanfaatan teknologi, kata dia, dapat membantu menyederhanakan proses kerja sekaligus meningkatkan efisiensi.
“Dengan pemanfaatan teknologi digital, minimal kita dapat meminimalkan pengeluaran di tengah berbagai keterbatasan. Kegiatan penilaian ini adalah bagian dari proses kami dalam mengukur sejauh mana kami telah memanfaatkan teknologi tersebut,” katanya.
Evaluasi Pemerintahan Digital 2026 turut melihat bagaimana transformasi digital memberikan dampak terhadap pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Integrasi antarperangkat daerah menjadi salah satu bagian penting agar sistem yang dibangun tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan integrasi tersebut, pertukaran data dan layanan diharapkan semakin mudah, sehingga masyarakat tidak harus berulang kali memberikan informasi yang sama ketika mengakses layanan pemerintah.
Selain integrasi, evaluasi juga berkaitan dengan pola kerja birokrasi, tata kelola data, keamanan informasi, efisiensi serta akuntabilitas. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari proses membangun pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis, Enda Hidayat, mengatakan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemkab Ciamis untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan kebijakan digital.
Menurut Enda, Pemkab Ciamis telah memiliki pengalaman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, perubahan paradigma menuju Pemerintahan Digital (Pemdi) membutuhkan pemahaman yang terus diperbarui.
“Jika sebelumnya ekosistem SPBE sudah cukup kita kuasai, saat ini kita berhadapan dengan paradigma baru yakni Pemdi. Kami terus melakukan kajian dan pendalaman agar implementasinya selaras dengan arahan peraturan yang baru,” ungkap Enda.
Untuk mendukung proses tersebut, Diskominfo Ciamis mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Setiap OPD memiliki peran dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Enda telah menugaskan Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) untuk menjadi penggerak koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan kondisi tata kelola pemerintahan digital secara lebih objektif.
“Saya sudah menugaskan Kepala Bidang APTIKA agar bertindak sebagai playmaker untuk segera berkoordinasi dengan teman-teman di seluruh Perangkat Daerah. Kita samakan persepsi, lalu kita sajikan potret tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Ciamis saat ini dengan semaksimal dan seobjektif mungkin,” pungkasnya.
Wnda menambhakan bagi Pemkab Ciamis, evaluasi tersebut bukan sekadar tahapan penilaian. Proses ini menjadi ruang untuk melihat sejauh mana teknologi telah terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih perlu diperbaiki.
“Arah akhirnya tetap pada bagaimana transformasi digital mampu membuat kerja pemerintahan lebih efisien, layanan lebih mudah dijangkau, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin sederhana,” pungkasnya. (Nay Sunarti)
