Dejurnal.com, KBB – Beberapa warga di (KBB) Kabupaten Bandung Barat yang berhasil ditemui di Kantor Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan kegembiraannya setelah mereka mengajukan peta bidan pengukuran tanah sudah selesai di loket dalan waktu 12 hari sejak pendaftaran.
“Saya kaget, ketika mengecek ke BPN peta bidang yang saya mohon sudah bisa diambil diloket,” kata Mustopa dengan sumringah, d Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat, Kamis (8/10/2026)
Hal yang sama dikatakanb Euis (43) warga kecamatan Cihampelas yang mengaku telah mengajukan permohonan balik nama sertipikat hanya dalam waktu 10 kerja sudah selesai.
“Tadinya saya tidak percaya, setelah datang ke kantor BPN ternyata sudah bisa diambil diloket,” katanya.
Setelah Kementerian ATR/BPN meluncurkan program Layanan Pengukuran Terjadwal pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
Program tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui waktu pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Dengan sistem yang lebih terorganisasi, proses pengukuran diharapkan dapat berjalan lebih terencana sekaligus meminimalisir antrean di kantor pertanahan.
Pengukuran Terjadwal juga menjadi salah satu upaya Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian proses pembuatan Peta Bidang Tanah. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pertanahan.
Program ini telah diterapkan di sejumlah kantor pertanahan, termasuk Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat Didin Saripudin, S.H., M.H., melalui Kasubag TU Kantor ATR/BPN KBB, Rosyid, mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengukuran gelombang pertama dalam program Pengukuran Terjadwal.
“Di KBB sudah dilakukan pengukuran gelombang pertama pelaksanaan pengukuran terjadwal,” ujar Rosyid saat ditemui di Kantor ATR/BPN KBB, Kamis (8/10/2026).
Menurut Rosyid, pelaksanaan program tersebut tetap dilakukan meskipun jumlah petugas ukur yang tersedia masih terbatas.
Saat ini, Kantor ATR/BPN KBB memiliki enam orang petugas ukur. Sementara itu, wilayah Kabupaten Bandung Barat cukup luas sehingga jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk mencakup seluruh wilayah secara optimal.
“Ya, kami sih maunya nambah, Pak. Ya, maunya nambah. Tapi memang isu di BPN ini sekarang masalah pegawai. Isunya bukan, isunya kekurangan jumlah pegawai. Tapi itu internal kami,” kata Rosyid.
Meski menghadapi keterbatasan personel, Rosyid menegaskan program Pengukuran Terjadwal tetap harus berjalan. Menurut dia, keterbatasan jumlah petugas tidak boleh menjadi alasan terhentinya program pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi berapa pun nanti jumlah petugas ukur, program ini harus berjalan. Dan alhamdulillah hasil monev kita tidak jelek-jelek banget,” ujarnya.
Rosyid menjelaskan, pengukuran bidang tanah merupakan salah satu tahapan dalam pelayanan pertanahan yang membutuhkan ketelitian dan proses teknis yang cukup kompleks.
Secara teknis, kegiatan pengukuran dapat dilaksanakan oleh petugas. Namun, dalam pelaksanaannya dapat ditemukan sejumlah kondisi yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak lain.
“Pengukuran itu salah satu proses yang cukup rumit dan membutuhkan ketelitian. Kendati secara teknis bisa dilakukan, persoalan bisa muncul ketika terdapat perbedaan atau kondisi tertentu yang membutuhkan konfirmasi dengan pihak lain,” katanya.
Melalui Pengukuran Terjadwal, Kantor ATR/BPN KBB berharap proses pelayanan pengukuran bidang tanah dapat berlangsung lebih tertib dan terencana. Masyarakat juga diharapkan memperoleh kepastian waktu sehingga proses pengurusan pertanahan dapat dilakukan dengan lebih jelas dan efisien.***Sopandi
