Dejurnal.com, Bandung – Puluhan pedagang kaki lima yang biasa mangkal di sekitar jalan Komplek Taman Kopo Indah (TKI) V Desa Rahayu dan TKI V dan Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mengaku kesal dengan pihak keamanan (satpam) developer komplek tersebut.
Pasalnya, mereka tidak diperbolehkan berjualan di sekitar jalan TKI Blok E yang masuk ke Desa Mekarrahayu, tetapi retribusi dipungut Rp 5000 per lapak, dan dikemanakan uang pungutan tersebut.
Soreang pedagang yang tidak mau disebut identitasnya mengaku, ia berjualan di perempatan TKI V yang berbatasan antara Desa Rahayu dengan Desa Mekarrahayu. Ketika salah satu satpam melarang, dengan alasan mengganggu lalulintas, ia mengalah pindah ke sebelah tak jauh dari tempat semula.
Alasan pihak keamanan menurut pedagang tadi plinpan. Ada pedagang yang dilarang, tetapi ada yang tidak. Mengatakan tidak dilarang berjualan, tetapi tepi jalan dibatasi dengan tambang sehingga menghalangi pembeli.
“Kalau memang dilarang berjualan, tegas saja semua pedagang dilarang, tidak usah pilih-pilih. Kalau diperbolehkan jangan halangi pinggir jalan dengan tambang, yang cukup berpengaruh terhadap pembeli,” kata pedagang tersebut.
Menurutnya, retribusi yang dipungut oleh pihak keamanan itu disetorkan kepada pihak developer.
“Saya suka lihat ada satu atau dua orang memungut uang kepada pedagang sehari bisa tiga kali. Karena kan di sini ada pedagang yang jualan pagi, siang dan sore,” katanya.
Sampai berita ini diturunkan, belum didapat konfirmasi dari pihak keamanan atau developer. Para pedagang hanya menginginkan ketegasan, kalau diperbolehkan berjualan, jangan dihalangi dengan tambang, akses untuk mudah pembeli menjangkau pedagang. Jika tidak boleh harus semua pedagang dilarang tanpa kecuali dan tidak memungut retribusi.* di