Dejurnal.com, Garut – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2025, dengan hal acara pokok Nota Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Garut, terhadap penyampaian Raperda Kabupaten Garut, atas Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Garut TA. 2024, Jumat 13 Juni 2025.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ayi Suryana Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, di dalam pengantar acara Rapat Paripurna DPRD, telah mempersilahkan Bupati Garut untuk menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Daerah.
“Oleh karena itu, sesuai dengan agenda Rapat Paripurna hari ini, kesempatan pertama kami akan menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Garut, selanjutnya kami akan menyampaikan Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Garut TA. 2024 “. Ungkap Bupati Garut.
Ungkap lebih lanjut Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng. IPU., “Hadirin Rapat Paripurna yang mulia, perkenankan Pemerintah Daerah akan menyampaikan jawaban atas substansi Pemandangan Umum DPRD Kabupaten Garut, terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “. Ujarnya.
Berkaitan hal tersebut ada bebeapa hal yang disampaikan oleh Bupati Garut di dalam Rapat Paripurna dan diantaranya menyampaikan perkembangan proses pembahasan dan sinkronisasi kegiatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pada DPRD Kabupaten Garut, bersama jajaran Pemerintah Daerah.
“Selain itu, kami memohon perkenan kepada Anggota Dewan yang terhormat, penyampaian pada kesempatan Rapat Paripurna ini merupakan jawaban secara umum, adapun detail atau rinci jawaban Pemerintah Daerah disampaikan secara terpisah, terhadap seluruh pandangan Anggota Dewan yang terhormat,” Jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Garut, menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi, atas seluruh materi pemandangan umum DPRD yang merupakan wujud pemikiran mendalam dan concern dari seluruh Anggota DPRD, dalam kerangka penyusunan kebijakan dirumuskan bersama sekaligus dalam memberikan keyakinan implementasi Perda setelah ditetapkan secara khusus.
“Berdasarkan hal – hal yang telah kami sampaikan tersebut, secara prinsipnya Pemerintah Daerah telah mengakomodir Pokok – pokok pikiran Anggota Dewan yang terhormat, baik itu melalui proses pembahasan di Badan Pembentukan Perda, maupun Pemandangan Umum yang disampaikan oleh seluruh Fraksi, dan selain itu secara pokok substansi Raperda ini telah mengikuti arahan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri “. Tegasnya.
Lanjut Bupati Garut, demikian penyampaian pokok – pokok jawaban Pemerintah Daerah, atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Garut, terhadap Raperda Kabupaten Garut tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan prakarsa Pemerintah Daerah adapun rincian dari jawaban Pemerintah Daerah akan disampaikan pula sebagai bagian tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan pada saat ini “.
Bupati Garut memahami masih banyak substansi jawaban yang belum mampu memberikan kejelasan atas berbagai Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD, oleh karena itu dirinya beserta jajaran membuka ruang dan waktu, melakukan pembahasan lebih lanjut terutama dalam finalisasi seluruh materi Raperda.
“Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) dari BPK – RI, tentunya kita pun patut untuk merasa sangat bersyukur, karena pada tahun ini Alhamdulillah secara berturut – turut untuk ke – 10 kalinya kita kembali meraih WTP ( Unqualified Opinion ), selanjutnya untuk lebih meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan “. Tandasnya.
Berkaitan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah, maka perlu mengambil beberapa langkah kebijakan diantaranya berkaitan dengan penguatan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di dalam Pengelolaan dan Pelaporan atas Keuangan Daerah, sebagai tindak lanjut implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah.
Berkaitan hal tersebut disampaikan oleh Bupati Garut, perlu pembenahan terkait penatausahaan aset daerah melalui hal penertiban, pencatatan penyempurnaan dan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah atau disingkat ATISISBADA, dan penguatan sistem pengendalian internal melalui pengawasan melekat kepala perangkat daerah dan pendampingan Inspektorat, melakukan percepatan tindak lanjut atas LHP BPK – RI.
“Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, demikian seluruh materi penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Raperda Kabupaten Garut tentang perubahan atas Perda Nomo 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penyampaian Nota Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Garut TA. 2024, dan berkenaan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 2024, kami senantiasa membuka ruang pembahasan bersama Anggota DPRD yang terhormat ” Pukasnya.
Dengan berakhirnya penyampaian Bupati Garut atas seluruh Jawaban Pemerintah Daerah, di depan seluruh peserta Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut secara resmi menutup seluruh rangkaian acara.***Yohaness
