Dejurnal.com, Garut — Upaya memperkuat peran pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat terus didorong melalui berbagai inovasi. Salah satunya terlihat dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Lomba Kinerja RW tingkat kelurahan se-Kecamatan Tarogong Kidul yang digelar pada Kamis (30/4/2026) di Gedung Balai Diklat KKB Garut. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tarogong Kidul.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Garut, drg. Luthfianisa Putri Karlina.M.BA, Camat Tarogong Kidul Ahmad Mawardi, serta para Ketua RW dari seluruh wilayah kecamatan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur di level akar rumput.
Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan, Wakil Bupati menegaskan bahwa lomba antar-RW ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para Ketua RW. Ia mengapresiasi inisiatif Camat Tarogong Kidul yang menggagas program tersebut secara mandiri, tanpa bergantung pada program kabupaten.
“Ini adalah langkah yang baik. Kita semua memahami bahwa dalam bekerja, manusia membutuhkan sistem penghargaan dan evaluasi. Lomba ini bisa menjadi pemicu semangat bagi para RW untuk bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa program ini masih bersifat awal (first trial) dan akan dievaluasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program serupa di masa mendatang, bahkan berpotensi direplikasi di wilayah lain.
Lebih jauh, Wakil Bupati menyoroti pentingnya memperkuat kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, selama ini masih banyak masyarakat yang langsung menyampaikan aspirasi ke tingkat atas seperti bupati atau gubernur, tanpa melalui jenjang pemerintahan yang lebih dekat seperti RT, RW, desa, atau kelurahan.
“Sekarang kita dorong agar masyarakat lebih dekat dengan pemerintah di level terbawah. Walaupun tidak semua persoalan bisa langsung diselesaikan, setidaknya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di sekitar mereka,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal pengelolaan anggaran dan berbagai hak yang melekat pada jabatannya. Ia menegaskan bahwa sebagian besar anggaran tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan dialihkan untuk kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan.
Program seperti bantuan untuk ibu hamil, pelatihan kesehatan, hingga rencana pembentukan sekolah perempuan menjadi bagian dari pemanfaatan anggaran tersebut. Bahkan, beberapa anggaran operasional dan fasilitas juga dikumpulkan untuk kemudian dialokasikan kembali bagi kepentingan masyarakat, termasuk rencana hibah pembangunan infrastruktur jalan berbasis swadaya.
“Saya tidak menggunakan anggaran itu untuk pribadi. Banyak yang kami arahkan ke kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan untuk jamuan pun, lebih baik dialihkan untuk masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan berjanji akan menyampaikan rincian penggunaan dana tersebut kepada publik pada waktu yang tepat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan peran RW sebagai ujung tombak pelayanan publik semakin optimal. Selain itu, sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.***Willy
